SBY Desak PBB Hentikan Misi UNIFIL Usai 3 Prajurit TNI Gugur Kondisi Libanon Sudah War Zone

PRESIDEN ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar segera mengambil langkah tegas menyusul duka atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Libanon.

SBY mengaku sangat berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ia meminta PBB melakukan penghentian atau relokasi penugasan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik tersebut.

“Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenazah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar,” ujar SBY melalui unggahan akun pribadinya di X, Minggu (5/4).

Ia menegaskan, para prajurit TNI telah mengorbankan jiwa dan raga demi negara, sekaligus menyampaikan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. SBY juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak PBB melakukan investigasi serius atas insiden tersebut.

“Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative),” kata SBY.

Mengacu pada pengalamannya saat bertugas bersama PBB di Bosnia pada 1995-1996, SBY menjelaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian umumnya tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak memiliki mandat tempur karena berada di bawah kerangka Chapter 6 Piagam PBB.

Menurutnya, kontingen Indonesia seharusnya ditempatkan di sekitar Blue Line yang bukan merupakan zona perang. Namun, ia menilai kondisi di lapangan kini telah berubah.

“Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar ‘Blue Line’ kini sudah berada di ‘war zone’, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari ‘Blue Line’,” ungkapnya.

Selain itu, SBY menilai situasi tersebut sangat berbahaya karena personel penjaga perdamaian dapat menjadi korban kapan saja. Oleh karena itu, ia mendesak PBB segera mengambil keputusan tegas.

“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini,” tegasnya.

Di samping jtu, SBY juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera mengeluarkan resolusi yang jelas dan tidak menggunakan standar ganda. Ia mengingatkan pentingnya keadilan bagi para prajurit yang menjadi korban.

“PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, SBY mengenang perannya saat menjabat sebagai presiden yang mengusulkan pengiriman satu batalyon TNI ke Libanon sejak November 2006. Hingga 2026, tercatat sudah 19 kali kontingen Indonesia bertugas dalam misi tersebut.