Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mengubah namanya menjadi “PSI Perorangan” mulai Sabtu (22/2). Partai yang dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep itu juga memasang sejumlah banner ‘PSI Perorangan’ di fly over dari arah Kuningan menuju Karet Tengsin, Jakarta Pusat.
Perubahan nama tersebut juga diunggah dalam akun Instagram resmi @psi_id, yang menjelaskan bahwa kini PSI adalah partai yang dimiliki secara perorangan oleh anggotanya, bukan milik keluarga atau segelintir elite.
“Partai Perorangan adalah partai dimiliki oleh semua anggota secara perorangan, bukan milik keluarga, atau segelintir elite partai. Partai dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Wujud konkretnya adalah seluruh anggota punya hak memilih ketua umum,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman dalam keterangannya pada Minggu (23/2).
Selain itu, Andy menjelaskan bahwa PSI akan terus mencoba beradaptasi sesuai tuntutan zaman. Atas dasar perubahan sistem itu kata Andy, PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai.
“Kalau dalam dunia bisnis ada konsep TBK atau terbuka, PSI dalam hal ini akan menjadi partai yang ‘super TBK’. PSI menjadi partai pertama di Indonesia yang menjalankan sistem one man one vote dalam memilih ketua umum,” katanya.
Lebih lanjut, Andy mengklaim bahwa PSI akan menjadi partai perdana di Indonesia yang akan menjalankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemilihan ketua umum.
“PSI menjadi partai pertama di Indonesia yang menjalankan sistem one man one vote dalam memilih ketua umum,” tuturnya.
Hanya dengan pemilihan langsung yang dilakukan secara terbuka, lanjut Andy, PSI percaya akan akan meningkatkan loyalitas dan legitimasi serta kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan partai.
Sebelumnya, Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan untuk masuk ke partai lain pasca dipecat oleh Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan (PDIP). Akan tetapi, beberapa pekan ini santer terdengar Jokowi tengah merancang pembentukan partai ‘Super Tbk’ bersama dengan relawan dan simpatisannya, termasuk PSI.
Wacana pembentukan Partai Super Tbk ini juga diungkapkan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi. Dia mengaku telah bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana pembentukan partai ‘Super Tbk’.
“Ya nanti tunggu, yang pasti kita harus dukung pemerintahan pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis,” katanya di Jakarta, Kamis (20/2).
Sebelumnya, Jokowi juga sempat menyinggung istilah Partai Super Tbk. dalam wawancaranya dengan jurnalis senior, Najwa Shihab pada program Mata Najwa. Pada kesempatan itu,Jokowi menyatakan pentingnya Indonesia memiliki partai yang dapat dimiliki semua anggota, ia juga berwacana akan membentuk partai yang tidak dimiliki oleh segelintir elite saja. (Dev/P-3)
Jokowi bertemu dengan adik Presiden Prabowo Hashim Djojohadikusumo, di Solo, (Jumat (7/3). Ketua Umum (Ketum) Pro Jokowi (Projo), Budi Arie menegaskan pertemuan itu silaturahmi.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved