DPR Sebut Retret Kepala Daerah bukan Pemborosan Anggaran

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/12). Adapun 503 kepala daerah di antaranya akan mengikuti rangkaian retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang juga akan dimulai hari ini.

503 peserta tersebut terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang telah terpilih dalam Pilkada 2024. Retret kepala daerah direncanakan akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menanggapi soal retret kepala daerah ini bagian dari pemborosan anggaran. Di mana kegiatan itu bertentangan dengan Instruksi Presiden 1/2025 mengenai efisiensi anggaran.

Baca juga : Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi #IndonesiaGelap di Malioboro

Khozin menjelaskan efisiensi anggaran itu jangan dimaknai semua kegiatan ditiadakan. Ia mengatakan efisiensi anggaran itu mengefisienkan anggaran yang dirasa tidak perlu atau tidak terlalu berdampak signifikan.

“Sementara retret kepala daerah sebagaimana sering disampaikan Presiden Prabowo itu merupakan awalan untuk menyamakan persepsi dan frekuensi kerja antar-kepala daerah baik sesama kepala daerah maupun dengan pimpinan di tingkat pusat,” kata Khozin melalui keterangannya, Kamis (20/2).

Ia menilai urgensi diadakannya retret ini penting, karena memberikan pemahaman kebangsaan yang utuh khususnya terkait visi-misi selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ia meminta, adanya retret kepala daerah ini jangan dimaknai sebagai suatu pemborosan anggaran, tetapi dimaknai bahwa ada kerangka besar yang ingin dicapai dalam retreat kepala daerah ini

“Kami yakin Kemendagri sudah melakukan pemetaan terkait dengan formulasi anggaran kepala daerah ini, baik secara efektivitas maupun efisiensi anggaran,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini. (Faj/M-3)