Prabowo Minta Pimpinan KPK 2024-2029 Ikut Cegah Pemborosan Anggaran

Ketua KPK Pastikan Pimpinan Satu Suara Usut Korupsi Kuota Haji

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua KPK: Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Tak Bisa Terburu-buru

KPK menegaskan penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji tak bisa tergesa-gesa. Penyidik memperdalam alur permintaan dan koordinasi dengan jaksa

Ketua KPK Sebut Kasus Google Cloud Sudah Naik Penyidikan Sebelum Diserahkan ke Kejagung

Setyo menjelaskan kasus itu masih menggunakan sprindik umum.

Alasan KPK Belum Menahan Donny Tri Istiqomah dalam Kasus Harun Masiku

Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.

Ketua KPK Serahkan Pemanggilan RK Kepada Penyidik

Setyo mengatakan, cuma penyidik yang mengetahui kebutuhan pemeriksaan saksi, untuk menyelesaikan perkara. Pimpinan KPK tidak bisa menyampuri ranah itu.

Ironi Pemberantasan Korupsi Tecermin dari Bebasnya Setnov

Kasus Setnov bukan cuma merugikan negara. Tapi, kata dia, perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-e yang dikurangi.

Prabowo dan Raja Charles III Ngeteh Bareng Bahas Hal Ini!

Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat

Pencabutan Izin 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Sinyal Negara Akui Kerusakan Ekologis

Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan

KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra oleh Presiden Prabowo Subianto

KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra

LBH Padang: Pencabutan Izin Lingkungan 28 Perusahaan oleh Presiden Prabowo Harus Lewat Keppres, bukan Sekadar Rilis

LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.

28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Eks Konsesi Jangan Dialihkan ke BUMN

PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan

28 Perusahaan Izinnya Dicabut Prabowo, LBH Padang: Jangan Sekadar Lip Service Negara

LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia