2 WN India Dibebaskan Lewat Restorative Justice, Kapolri Diminta Turun Tangan

PEMBEBASAN dua warga negara asing (WNA) asal India yang juga tersangka kasus dugaan penggelapan dana perusahaan Arab Saudi, AS dan SH, lewat mekanisme restorative justice dipertanyakan. Langkah tersebut dinilai dapat berdampak negatif untuk iklim investasi di Indonesia.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mempertanyakan pembebasan dua WNA India tersebut lewat mekanisme restorative justice pada 2023 tanpa sepengetahuan serta penggantian kerugian kepada korban.

Fickar mengingatkan mekanisme restorative justice menekankan pada pemulihan kerusakan korban. Dia heran dengan langkah aparat yang memutuskan restorative justice tapi kerugian pemilik perusahaan Arab Saudi di Indonesia itu tidak dikembalikan.

Baca juga : DPR Berharap Polri Bentuk Sistem Penanganan WNA

Fickar menduga ada yang bermain dalam perkara ini. Dia mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan mengusut tuntas perkara ini.

Fickar juga mendesak Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memberikan atensi atas kasus ini. Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan perhatian atas bebasnya dua tersangka asal India ini agar tidak mengganggu iklim investasi secara nasional.

“Ini harus dilaporkan ke Kapolri juga ke KPK atau Kejaksaan jika ada indikasi korupsi. Tidak ada salahnya juga dilaporkan ke ada dampaknya bagi iklim investasi secara nasional,” ujar dia.

Baca juga : Pengecekan Pendatang Luar Negeri di Bandara Soetta Diperketat

Perusahaan asal Arab Saudi yang telah berinvestasi di Indonesia sejak 2012 melaporkan dugaan tindak penggelapan dana yang dilakukan dua WNA asal India, AS dan SH, ke Polda Metro Jaya. Perusahaan asal Arab Saudi itu diduga merugi hingga USD62 juta akibat dugaan penggelapan.

“Laporan polisi itu bernomor No.LP/B/5281/X/2022/SKPT tentang dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau penggelapan dalam jabatan yang melanggar Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP,” bunyi laporan itu dikutip pada Minggu, 16 Februari 2025.

Kedua WNA asal India, AS dan SH, dilaporkan terkait perjanjian perdamaian homologasi perusahaan besar Arab Saudi itu sesuai putusan PKPU No.164/PDT-SUS.PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST di PN Jakarta Pusat. Keduanya diduga membuat dan menggunakan surat palsu dalam perkara PKPU, sehingga perusahaan besar Arab Saudi tersebut harus membayar tagihan sebesar Rp17 miliar.

Baca juga : 2 WNA Asal India Diduga Gelapkan Dana

Laporan perusahaan Arab Saudi tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kedua WNA asal India itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. (H-3)