Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TNI Angkatan Darat (AD) sedang menyusun rencana pembentukan 100 batalyon baru. Satuan militer tersebut nantinya dinamakan batalyon teritorial pembangunan (BTP). Saat ini pihaknya sedang menyurvei daerah-daerah strategis untuk penempatan batalyon tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (4/2). Ia menyebut, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, 100 batalyon baru itu akan difokuskan untuk mendukung program pemerintah di bidang pembangunan dan pertanian.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menjelaskan 100 batalyon itu akan tetap memiliki fungsi dasar sebagai satuan infanteri. Kendati demikian, mereka juga akan diberikan tugas tambahan.
"Contohnya di sini ada Kompi Produksi, Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, sehingga nanti batalyon baru ini selain memiliki fungsi tetap, fungsi dasarnya sebagai satuan infanteri, juga punya fungsi khusus dalam mendukung pencapaian program pemerintah mengatasi masyarakat," ucap Wahyu di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Wahyu, rekrutmen pada batalyon baru itu tetap menggunakan mekanisme standar dalam pengangkatan prajurit TNI. Namun, pihaknya akan melakukan sedikit modifikasi pada penempatan batalyon yang sudah ada saat ini.
Pembentukan 100 batalyon baru itu selaras dengan rencana TNI AD dalam meningkatkan status lima Komando Resor Militer (Korem) menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) per tahun ini. Kelima Kodam Baru itu adalah Papua Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kalimatan Tengah dan Kalimantan Selatan, Riau dan Kepulauan Riau, serta Lampung dan Bengkulu.
Wahyu mengatakan, peningkatan status korem menjadi kodam dilakukan mengingat TNI AD dihadapkan dengan dinamika program pemerintah saat ini, misalnya target swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. "Makanya lima kodam ini pada wilayah-wilayah prioritas, yang nanti bisa mendukung maksimal program-program pemerintah," ungkap Wahyu.(M-2)
Ombudsman minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar pelayanan publik dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG)
Polres Garut berpartisipasi dalam program ini melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. Di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka menyediakan 3.500 porsi.
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Kepri didampingi oleh Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Gunawan Satari.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Program pembangunan akan bertahap dilakukan sesuai program, termasuk di antaranya perbaikan mandi cuci kakus (MCK) di setiap sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved