Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI Angkatan Darat (AD) sedang menyusun rencana pembentukan 100 batalyon baru. Satuan militer tersebut nantinya dinamakan batalyon teritorial pembangunan (BTP). Saat ini pihaknya sedang menyurvei daerah-daerah strategis untuk penempatan batalyon tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (4/2). Ia menyebut, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, 100 batalyon baru itu akan difokuskan untuk mendukung program pemerintah di bidang pembangunan dan pertanian.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menjelaskan 100 batalyon itu akan tetap memiliki fungsi dasar sebagai satuan infanteri. Kendati demikian, mereka juga akan diberikan tugas tambahan.
"Contohnya di sini ada Kompi Produksi, Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, sehingga nanti batalyon baru ini selain memiliki fungsi tetap, fungsi dasarnya sebagai satuan infanteri, juga punya fungsi khusus dalam mendukung pencapaian program pemerintah mengatasi masyarakat," ucap Wahyu di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Wahyu, rekrutmen pada batalyon baru itu tetap menggunakan mekanisme standar dalam pengangkatan prajurit TNI. Namun, pihaknya akan melakukan sedikit modifikasi pada penempatan batalyon yang sudah ada saat ini.
Pembentukan 100 batalyon baru itu selaras dengan rencana TNI AD dalam meningkatkan status lima Komando Resor Militer (Korem) menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) per tahun ini. Kelima Kodam Baru itu adalah Papua Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kalimatan Tengah dan Kalimantan Selatan, Riau dan Kepulauan Riau, serta Lampung dan Bengkulu.
Wahyu mengatakan, peningkatan status korem menjadi kodam dilakukan mengingat TNI AD dihadapkan dengan dinamika program pemerintah saat ini, misalnya target swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. "Makanya lima kodam ini pada wilayah-wilayah prioritas, yang nanti bisa mendukung maksimal program-program pemerintah," ungkap Wahyu.(M-2)
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
BGN tutup 62 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) karena sajikan menu tak sesuai anggaran selama Ramadan 2026. Simak sanksi dan kronologinya di sini.
BGN selidiki dugaan keracunan 7 warga di Nabire usai konsumsi Makan Bergizi Gratis. Sampel dikirim ke Jayapura, SOP dapur diperketat.
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Sejumlah pakar dan hasil kajian sosiologi menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu memperkuat solidaritas dan semangat belajar siswa di sekolah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah II atau Pulau Jawa.
Pemprov Bengkulu meneken MoU pemanfaatan potensi pertanahan untuk pengembangan daerah. Identifikasi awal lahan eks-hak diperkirakan 20 ribu hektare.
Program yang dia gulirkan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah.
Program pembangunan akan bertahap dilakukan sesuai program, termasuk di antaranya perbaikan mandi cuci kakus (MCK) di setiap sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved