Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI Angkatan Darat (AD) sedang menyusun rencana pembentukan 100 batalyon baru. Satuan militer tersebut nantinya dinamakan batalyon teritorial pembangunan (BTP). Saat ini pihaknya sedang menyurvei daerah-daerah strategis untuk penempatan batalyon tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (4/2). Ia menyebut, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, 100 batalyon baru itu akan difokuskan untuk mendukung program pemerintah di bidang pembangunan dan pertanian.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menjelaskan 100 batalyon itu akan tetap memiliki fungsi dasar sebagai satuan infanteri. Kendati demikian, mereka juga akan diberikan tugas tambahan.
"Contohnya di sini ada Kompi Produksi, Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, sehingga nanti batalyon baru ini selain memiliki fungsi tetap, fungsi dasarnya sebagai satuan infanteri, juga punya fungsi khusus dalam mendukung pencapaian program pemerintah mengatasi masyarakat," ucap Wahyu di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Wahyu, rekrutmen pada batalyon baru itu tetap menggunakan mekanisme standar dalam pengangkatan prajurit TNI. Namun, pihaknya akan melakukan sedikit modifikasi pada penempatan batalyon yang sudah ada saat ini.
Pembentukan 100 batalyon baru itu selaras dengan rencana TNI AD dalam meningkatkan status lima Komando Resor Militer (Korem) menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) per tahun ini. Kelima Kodam Baru itu adalah Papua Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kalimatan Tengah dan Kalimantan Selatan, Riau dan Kepulauan Riau, serta Lampung dan Bengkulu.
Wahyu mengatakan, peningkatan status korem menjadi kodam dilakukan mengingat TNI AD dihadapkan dengan dinamika program pemerintah saat ini, misalnya target swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. "Makanya lima kodam ini pada wilayah-wilayah prioritas, yang nanti bisa mendukung maksimal program-program pemerintah," ungkap Wahyu.(M-2)
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
Pemprov Bengkulu meneken MoU pemanfaatan potensi pertanahan untuk pengembangan daerah. Identifikasi awal lahan eks-hak diperkirakan 20 ribu hektare.
Program yang dia gulirkan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah.
Program pembangunan akan bertahap dilakukan sesuai program, termasuk di antaranya perbaikan mandi cuci kakus (MCK) di setiap sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved