Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI Angkatan Darat (AD) sedang menyusun rencana pembentukan 100 batalyon baru. Satuan militer tersebut nantinya dinamakan batalyon teritorial pembangunan (BTP). Saat ini pihaknya sedang menyurvei daerah-daerah strategis untuk penempatan batalyon tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (4/2). Ia menyebut, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, 100 batalyon baru itu akan difokuskan untuk mendukung program pemerintah di bidang pembangunan dan pertanian.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana menjelaskan 100 batalyon itu akan tetap memiliki fungsi dasar sebagai satuan infanteri. Kendati demikian, mereka juga akan diberikan tugas tambahan.
"Contohnya di sini ada Kompi Produksi, Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, sehingga nanti batalyon baru ini selain memiliki fungsi tetap, fungsi dasarnya sebagai satuan infanteri, juga punya fungsi khusus dalam mendukung pencapaian program pemerintah mengatasi masyarakat," ucap Wahyu di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Wahyu, rekrutmen pada batalyon baru itu tetap menggunakan mekanisme standar dalam pengangkatan prajurit TNI. Namun, pihaknya akan melakukan sedikit modifikasi pada penempatan batalyon yang sudah ada saat ini.
Pembentukan 100 batalyon baru itu selaras dengan rencana TNI AD dalam meningkatkan status lima Komando Resor Militer (Korem) menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) per tahun ini. Kelima Kodam Baru itu adalah Papua Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kalimatan Tengah dan Kalimantan Selatan, Riau dan Kepulauan Riau, serta Lampung dan Bengkulu.
Wahyu mengatakan, peningkatan status korem menjadi kodam dilakukan mengingat TNI AD dihadapkan dengan dinamika program pemerintah saat ini, misalnya target swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. "Makanya lima kodam ini pada wilayah-wilayah prioritas, yang nanti bisa mendukung maksimal program-program pemerintah," ungkap Wahyu.(M-2)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan informasi pembukaan PPPK Tahap 3 adalah hoaks. Simak klarifikasi resmi dan cara cek pendaftaran asli di sini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
MBG juga menjadi motor ekonomi kerakyatan melalui kepastian pasar bagi UMKM dan dapur mitra, penyerapan produk lokal, serta penciptaan lapangan kerja baru di daerah.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Pemprov Bengkulu meneken MoU pemanfaatan potensi pertanahan untuk pengembangan daerah. Identifikasi awal lahan eks-hak diperkirakan 20 ribu hektare.
Program yang dia gulirkan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah.
Program pembangunan akan bertahap dilakukan sesuai program, termasuk di antaranya perbaikan mandi cuci kakus (MCK) di setiap sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved