Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan sinergitas TNI-Polri terus terjaga. Hal ini disampaikan Kepala Korps Bhayangkara itu dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan.
"Kami TNI-Polri, bertekad untuk selalu memperkokoh sinergisitas dan soliditas dalam mempertahankan kedaulatan serta keamanan negara demi meraih cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045," kata Kapolri dalam sambutannya, Kamis (30/1).
Hal ini disampaikan Kapolri di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap kepala negara senantiasa dikaruniai kesehatan, kekuatan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia, serta selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.
"Selanjutnya, kami siap menerima direktif Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan kami tindaklanjuti sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan," ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.
Untuk diketahui, Rapim TNI-Polri digelar sejak siang tadi. Rapim ini bertema Sinergisitas TNI-Polri Siap Mendukung Asta Cita Guna Terwujudnya Indonesia Emas 2045. Acara ini dihadiri 691 perwira tinggi dan perwira menengah TNI-Polri.
Hadir pula Presiden Prabowo Subianto yang membuka rapim tersebut. Kemudian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Mereka memberikan pembekalan terkait kebijakan dan strategi di bidang perekonomian dan pangan kepada personel TNI-Polri. (Yon/J-2)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved