Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan rasuah terkait kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE). Mantan Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim (JTH) diperiksa penyidik, beberapa waktu lalu.
“Saksi diminta keterangan kaitannya dengan pengetahuan terkait dengan proses perjanjian jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE tahun 2017,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat (24/1).
Tessa enggan memerinci jawaban Jobi kepada penyidik. Informasi mendetail baru dibuka dalam persidangan, nanti.
Sebelumnya, KPK membeberkan masalah dalam dugaan rasuah di PT PGN. Tindak pidana yang diusut berkaitan dengan jual beli.
KPK enggan memerinci lebih lanjut kerja sama sektor gas bumi yang diusut pihaknya. Negara ditaksir merugi miliaran rupiah gegara kelakuan para tersangka dalam kasus ini. (Can/I-2)
Danau Kemiri di Desa Pagardewa, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, kini berkembang menjadi motor ekonomi baru berbasis wisata edukatif dan ekonomi kreatif.
PGN SAKA berkomitmen untuk terus fokus pada penguatan operasi yang aman dan andal serta optimalisasi biaya.
Perubahan iklim dan intrusi air laut kian menekan produktivitas pertanian di wilayah pesisir utara Jawa.
Dengan semangat gotong royong bersama warga, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil mencapai salah satu desa yang masih terputus aksesnya.
PGN bersama Pertamina Peduli memperkuat dukungan penanganan bencana di Sumatra dengan menyediakan pasokan logistik dapur umum serta membangun instalasi penyaringan air bersih.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus memperkuat respons darurat terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi penangkapan Bupati Pati Sudewo (SDW). Bupati Pati Sudewo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved