Menteri KKP Terjunkan Tim Cek SHM di Perairan Sumenep

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk mengecek adanya dugaan kepemilikan surat hak milik (SHM) di atas perairan Sumenep, Jawa Timur.

"Kita sudah turunkan tim ke sana," kata Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1). Meski demikian, Trenggono tak menjawab lebih detail, ihwal tim yang diterjunkan. Ia hanya menyampaikan terkuaknya kepemilikan SHM di perairan Sumenep itu tidak lepas dari pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten.

Baca juga : Titiek Soeharto Minta Dalang Pagar Laut Tangerang Segera Diungkap: Masyarakat Menunggu

Trenggono mengatakan selain di Tangerang dan Sumenep, pihaknya tengah mendalami penyelewengan pemanfaatan ruang laut di daerah lainnya. Menurutnya, penyalahgunaan ruang laut itu bukan hal yang baru dan telah mencapai ratusan kasus.

Baca juga : Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono sebut Lemahnya Pengawasan karena Keterbatasan Anggaran

"Kita sedang lakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 169 kasus sebenarnya. Tetapi kan selama ini tak terekspose oleh media. Kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif, karena situasinya kan sedemikian rupa ya," katanya.

Trenggono mengungkapkan pihaknya akan sesegera mungkin mengungkap siapa yang bertanggung jawab terkait pagar laut Tangerang maupun daerah lainnya. Ia mengatakan pihaknya akan menindak sesuai kewenangan dalam ranah administratif.

Baca juga : Rapat Soal Pagar Laut, Menteri KKP Justru Minta Penguatan Anggaran

"Kita akan secepat mungkin akan mengungkap sesuai dengan kewenangan kita Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif," kata Trenggono.

Sebelumnya, 20 hektar area pesisir pantai dan lautan di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) sejak tahun 2009. Hal ini terungkap dalam rilis Walhi Jawa Timur yang menyebutkan bahwa SHM diterbitkan untuk reklamasi dan pembangunan kawasan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, mendapat penolakan dari warga setempat. (M-1)