Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk lebih berhemat soal anggaran. Ia menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan meminta loyalitas penuh dari para menteri serta kepala badan terkait penghematan anggaran.
Hal itu diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1).
Adapun sidang diadakan berkaitan dengan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Awalnya, Prabowo berterima kasih kepada Menteri Keuangan dan timnya atas penyusunan APBN yang dinilai baik dan cermat.
Orang nomor satu di Indonesia itu membeberkan bahwa dirinya terus memantau dan menuntut penghematan. Prabowo juga memantau soal pemangkasan belanja yang tidak sesuai.
"Saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial," ungkapnya.
Prabowo menegaskan kriteria utama dalam penggunaan anggaran harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas yang dapat diukur, hingga mengarah pada swasembada pangan dan energi.
Prabowo menargetkan Indonesia bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi agar tidak bergantung pada impor.
"Saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya, tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi," ungkapnya.
Prabowo juga meminta anggaran untuk acara seremonial, perayaan ulang tahun, dan kegiatan sejenisnya untuk dipangkas secara drastis.
"Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di-vicon-kan," tandas Prabowo.
"Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua Kepala Badan untuk patuh dalam hal ini," pungkasnya. (Ykb/I-2)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bakal merelokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun anggaran 2025.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
PRESIDEN Prabowo Subianto belum mengumumkan dan melantik dua posisi menteri pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved