Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KONSOLIDASI nasional politisi senior menginisiasi berdirinya Partai Gema Bangsa. Mereka menegaskan menjunjung tinggi demokrasi, inklusivitas, dan persamaan, serta kesetaraan hak-hak politik sukses.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq dalam keterangannya, Minggu menegaskan bahwa Partai Gema Bangsa bukanlah partai korporasi, melainkan partai politik milik bersama. Anggota berdaulat atas masa depan partai politik dan alat perjuangan sebagai wujud perjuangan untuk kemandirian.
Aktivis politik yang menjadi deklarator Ormas NasDem sebelum berubah bentuk menjadi Partai Nasdem dan dirinya menjadi Sekjen ini menegaskan bahwa struktur Partai Gema Bangsa di wilayah dan daerah diberikan kewenangan dan otonomi penuh untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai penghargaan equality politik dan demokrasi milik kaum alit dan bukan elite.
"Point penting ini menjadi concern perjuangan Partai Gema Bangsa karena selama ini kepentingan daerah masih selalu dan terus dikooptasi oleh kepentingan pusat sehingga daerah tidak berdaya dan hanya menjadi objek dan komoditas politik elite pusat," tegas Ahmad Rofiq Rofiq yang juga pendiri Partai Perindo dan menjadi Sekjen.
Sedangkan tokoh politik senior Patrice Rio Capella menyampaikan bahwa Partai Gema Bangsa ialah wujud dari konsistensi prinsip politik, bahwa ke depan partai ini harus hadir di akar rumput setiap kecamatan dan desa-desa di seluruh Indonesia. "Kader Partai Gema Bangsa harus bisa melahirkankan bupati, gubernur, dan menteri," ucap Ketum Nasdem pertama (2011-2013). (Ant/Z-2)
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved