Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSOLIDASI nasional politisi senior menginisiasi berdirinya Partai Gema Bangsa. Mereka menegaskan menjunjung tinggi demokrasi, inklusivitas, dan persamaan, serta kesetaraan hak-hak politik sukses.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq dalam keterangannya, Minggu menegaskan bahwa Partai Gema Bangsa bukanlah partai korporasi, melainkan partai politik milik bersama. Anggota berdaulat atas masa depan partai politik dan alat perjuangan sebagai wujud perjuangan untuk kemandirian.
Aktivis politik yang menjadi deklarator Ormas NasDem sebelum berubah bentuk menjadi Partai Nasdem dan dirinya menjadi Sekjen ini menegaskan bahwa struktur Partai Gema Bangsa di wilayah dan daerah diberikan kewenangan dan otonomi penuh untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai penghargaan equality politik dan demokrasi milik kaum alit dan bukan elite.
"Point penting ini menjadi concern perjuangan Partai Gema Bangsa karena selama ini kepentingan daerah masih selalu dan terus dikooptasi oleh kepentingan pusat sehingga daerah tidak berdaya dan hanya menjadi objek dan komoditas politik elite pusat," tegas Ahmad Rofiq Rofiq yang juga pendiri Partai Perindo dan menjadi Sekjen.
Sedangkan tokoh politik senior Patrice Rio Capella menyampaikan bahwa Partai Gema Bangsa ialah wujud dari konsistensi prinsip politik, bahwa ke depan partai ini harus hadir di akar rumput setiap kecamatan dan desa-desa di seluruh Indonesia. "Kader Partai Gema Bangsa harus bisa melahirkankan bupati, gubernur, dan menteri," ucap Ketum Nasdem pertama (2011-2013). (Ant/Z-2)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved