Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSOLIDASI nasional politisi senior menginisiasi berdirinya Partai Gema Bangsa. Mereka menegaskan menjunjung tinggi demokrasi, inklusivitas, dan persamaan, serta kesetaraan hak-hak politik sukses.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq dalam keterangannya, Minggu menegaskan bahwa Partai Gema Bangsa bukanlah partai korporasi, melainkan partai politik milik bersama. Anggota berdaulat atas masa depan partai politik dan alat perjuangan sebagai wujud perjuangan untuk kemandirian.
Aktivis politik yang menjadi deklarator Ormas NasDem sebelum berubah bentuk menjadi Partai Nasdem dan dirinya menjadi Sekjen ini menegaskan bahwa struktur Partai Gema Bangsa di wilayah dan daerah diberikan kewenangan dan otonomi penuh untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai penghargaan equality politik dan demokrasi milik kaum alit dan bukan elite.
"Point penting ini menjadi concern perjuangan Partai Gema Bangsa karena selama ini kepentingan daerah masih selalu dan terus dikooptasi oleh kepentingan pusat sehingga daerah tidak berdaya dan hanya menjadi objek dan komoditas politik elite pusat," tegas Ahmad Rofiq Rofiq yang juga pendiri Partai Perindo dan menjadi Sekjen.
Sedangkan tokoh politik senior Patrice Rio Capella menyampaikan bahwa Partai Gema Bangsa ialah wujud dari konsistensi prinsip politik, bahwa ke depan partai ini harus hadir di akar rumput setiap kecamatan dan desa-desa di seluruh Indonesia. "Kader Partai Gema Bangsa harus bisa melahirkankan bupati, gubernur, dan menteri," ucap Ketum Nasdem pertama (2011-2013). (Ant/Z-2)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved