Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengultimatum para kadernya yang tidak nurut dengan dirinya. Ia menawarkan para kader tersebut dengan dua pilihan, yakni mundur atau dipecat dari partai.
Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato politik dalam perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan bertema Satyam Eva Jayate, Api Perjuangan Nan tak Kunjung Padam di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).
Megawati mengatakan, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, ia diberikan tugas untuk membuat seluruh kader partai solid dalam bergerak. Namun, kenyataannya ada saja kader yang mendekati partai-partai lain. Terhadap para kader yang demikian, ia menyebut sudah memecat setidaknya 27 orang dari PDI Perjuangan.
"Tau-tau ada yang mencelat ke sana-ke sono, ke sana-ke sini. Kita udah mecat berapa yo? 27 ya? Ya memang harus gitu, kalau enggak kasian yang lain dong udah kerja keras segala, tapi terus pura-puranya yang ini wah kayak pergi ke sono, pergi ke sono, pergi ke sono," ujarnya.
Presiden ke-5 RI itu membatin, apakah kader-kader yang tidak nurut itu menanggap dirinya seperti nenek-nenek yang tidak tahu apa-apa. Padahal, ia mengaku memiliki kaki tangan untuk memantau para kadernya.
"Ini udah ada berapa orang kan dari kita (yang dipecat). Aku tuh bilang, aduh maaf deh, udah deh kamu enggak usah mau cari nama ke sono. Kan ngerti siapa-siapa aja," kata Megawati.
Menurutnya, berdasarkan AD/ART partai, pemecatan merupakan sanksi terberat yang diterima seorang kader. Namun, karena memiliki hak prerogatif sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, ia memberikan pilihan lain kepada para kader yang tidak mengikuti garis partai.
"Saya bilang, lo pilih aja, mau dipecat atau mundur. Sekarang sudah, yang enggak senang di sini mundur wae. Gituloh. Jadi kan, ya paling tidak mesti ada kehormatan gitu, daripada dipecat," pungkasnya. (Tri/M-3)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
KORPS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PB PMII menggelar Puncak Hari Lahir (Harlah) ke-58 di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta
PBNU mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menjaga persatuan bangsa serta stabilitas nasional secara menyeluruh.
Jangan sampai PDIP justru dijadikan sebagai tempat untuk berlindung dari kesalahan-kesalahan.
ANGGOTA Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengatakan mestinya FOLU Net Sink 2030 tidak diisi oleh orang-orang yang terafiliasi dengan Menhut Raja Juli Antoni
KADER Posyandu Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Klungkung Bali, Purwatiningsih menyampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved