Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengklaim menjadi pihak yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati mengeluhkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menjadikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tersangka kasus suap.
Dalam pidato politik HUT ke-52 PDI Perjuangan, Megawati juga menyinggung bahwa saat masih menjabat sebagai Presiden ke-5, ia mendirikan Mahkamah Konstitusi (MK). Saat mendirikan MK tersebut, ia juga mengklaim ikut mencarikan lokasi yang kelak menjadi Gedung MK. Kendati demikian, Megawati menilai bahwa MK saat ini sudah menjadi mainan. Padahal, MK menrupakan peradilan yang mengurus konstitusi, sehingga kehilangan muruah.
"Belum lagi apa coba? KPK," ujarnya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).
Terkait KPK, Megawati mengakui ingin bahwa lembaga antirasuah itu dapat bekerja dengan benar. Namun, ia mempertanyakan kinerja KPK saat ini yang justru hanya berfokus mengusut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
"KPK masak enggak ada kerjaan lain? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku wae," kata Megawati.
"Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi meneng wae. Aku tiap hari buka koran mungkin ada tambahan, enggak ada. Masak kalian gitu aja takut? Itu ilusi," tandasnya. (H-3)
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Megawati meminta para kader PDIP untuk berjanji kepada diri sendiri untuk selalu patuh terhadap instruksinya.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Ia melukis Ketua Umum PDIP itu, beberapa tahun silam di Jakarta. Sekitar 5 jam ia menuntaskan lukisan mini itu dengan harapan kelak pada waktunya dapat diserahkan pada Megawati.
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved