Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong agar penegakkan hukum harus berkeadilan. Itu utamanya menyangkut kerugian negara. Dia tak ingin individu yang merugikan negara mendapatkan hukuman ringan. Omongan Prabowo tersebut diduga menyinggung vonis ringan yang diterima oleh para terdakwa kasus korupsi timah, salah satunya Harvey Moeis.
"Saya mohon ya, kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibat kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim, biar vonisnya jangan terlalu ringan lah," ujarnya saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029, Senin (30/12).
Orang yang terbukti melakukan korupsi, kata Kepala Negara, mestinya mendapatkan hukuman yang berat. Itu karena praktik lancung yang dilakukan orang terkait telah merugikan keuangan negara dan masyarakat secara umum.
Vonis yang terlampau ringan dikhawatirkan tak memberikan efek jera. Presiden juga menduga para koruptor tetap dapat mendapatkan fasilitas mewah di dalam lembaga pemasyarakatan, atau penjara. Karenanya Prabowo mendorong Jaksa Agung memainkan perannya untuk memperberat hukuman pelaku korupsi.
"Nanti jangan-jangan di penjara, pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri (Imigrasi dan) Pemasyarakatan. Jaksa Agung, naik banding gak? Naik banding. Vonisnya ya, lima puluh tahun begitu kira-kira," kata Presiden.
Keadilan di dalam putusan pengadilan menjadi penting. Itu karena masyarakat dipandang tak lagi bisa dibohongi dan dibodohi atas permasalahan yang mengemuka di dalam negeri.
"Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Merampok triliunan, ratusan triliun, (tapi) vonisnya sekian tahun. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. (Sedangkan) ada yang curi ayam, dihukum berat, dipukulin," pungkas Prabowo. (Z-9)
Hendry Lie divonis pidana penjara 14 tahun dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyita aset berupa rest area KM 21 B Tol Jagorawi yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi komoditas PT Timah.
DEWAN Pers masih berproses melakukan penilaian konten-konten pemberitaan di Jak TV yang diduga mengandung pelanggaran etik oleh Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar.
BH Pers, AJI Jakarta, dan ICJR menyampaikan pendapat dalam rilis bersama menanggapi proses hukum yang dilakukan Kejagung terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar.
AHLI hukum pidana Usakti Azmi Syahputra, menerangkan bahwa jurnalis perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).
Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan sejumlah aset mewah milik Harvey Moeis, suami dari aktris terkenal Sandra Dewi pada April 2024.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung menuntut Harvey Moeis 12 tahun penjara. Namun, majelis hakim hanya memberi vonis 6,5 tahun penjara.
Selepas pembacaan putusan itu, jaksa pun mengajukan banding ke pengadilan tinggi atas vonis yang diterima Harvey.
Kejagung membantah tudingan kongkalingkong antara jaksa penuntut umum dan hakim atas vonis ringan terdakwa Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi tata niaga komuditas timah.
Yonathan mengatakan praktik rasuah sudah terjadi di semua lembaga dari level atas sampai bawah. Mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Yonathan mengatakan bila bicara perspektif publik, vonis terhadap terdakwa kasus korupsi itu tidak akan pernah bisa memuaskan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved