PDIP Keberatan Hasto Jadi Tersangka

ANGGOTA Tim Hukum Partai Demorkasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johanes Tobing mempertanyakan klaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal perintah buronan Harun Masiku kabur dan merusak ponsel dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Lembaga Antirasuah dinilai tidak bisa mendapatkan informasi pasti kalau barangnya rusak.

“Ya, buktinya orang handphone-nya sampai sekarang enggak ada kok,” kata Johanes dalam siaran Primetime News Metro TV yang dikutip pada Kamis (26/12).

Johanes menilai PDIP menjadi sasaran KPK karena tidak kunjung menangkap Harun. Padahal, mereka sudah diberikan anggaran oleh negara untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Baca juga : Ketua Sementara KPK Minta Penyidik Abaikan Permintaan Megawati Terkait Kasus Harun Masiku

“Sekarang gini, jangan dong karena KPK tidak bisa menemukan Harun Masiku dituduh kita yang enggak-enggak nih,” ucap Johanes.

Johanes meyakini Hasto tidak memerintahkan Harun kabur dan merusak ponsel. Sebab, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengultimatum semua kadernya untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

“Perlu saya sampaikan, ini, kita PDI Perjuangan ini diajari oleh ketua umum untuk menjunjung proses hukum yang baik dan benar,” tegas Johanes.

Baca juga : KPK Sita Ponsel Sekjen PDIP dan Stafnya untuk Cari Bukti Keberadaan Harun Masiku

KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.

KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.

KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Selain dua orang itu, penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (Can/I-2)