Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
ANGGOTA Komisi V Fraksi PKB DPR RI Sudjatmiko mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menghentikan proyek baru untuk sementara waktu. Langkah tersebut dinilai tepat dan strategis.
Miko, sapaan akrab Sudjatmiko mengatakan, proyek besar memang harus betul-betul mempertimbangkan kesiapan anggaran negara. Dalam kondisi saat ini, pemerintah dituntut menghitung secara cermat kesediaan anggaran.
Jika anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mungkin menyokong proyek besar, maka proyek baru harus dihentikan untuk sementara.
"Maka, kami katakan bahwa langkah Presiden Prabowo sudah tepat jika menghentikan proyek besar untuk sementara waktu," ungkap Miko.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI itu mengatakan, jika anggaran negara tidak mendukung, kemudian pemerintah memaksakan untuk melaksanakan proyek besar, maka hal itu akan sangat menyulitkan dan akan mengganggu program prioritas lainnya.
Apalagi, lanjut politisi asal Bekasi itu, Presiden Prabowo memiliki program prioritas yang harus dijalankan sesuai janji kampanyenya pada Pemilu 2024, yaitu Program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Pada 2025 saja, pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, pemerintah masih terus mematangkan pelaksanaan program tersebut.
"Makan Bergizi Gratis menjadi program andalan Pak Prabowo, yang menurut saya harus dilaksanakan dengan baik," ucapnya.
Untuk itu, kata Miko, pihaknya mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan menghentikan proyek baru untuk sementara waktu.
"Ini hanya untuk proyek besar yang baru. Kalau proyek yang sudah kontrak dan sudah jalan, ya dilanjutkan," tegas Miko.
Sebab, lanjut Miko, proyek infrastruktur sangat banyak menyerap tenaga kerja atau padat karya, dan sangat membantu perputaran ekonomi dari hulu sampai hilir. Proyek Infrastruktur yang dibangun juga harus menunjang ketahanan pangan.
Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo menyebut bahwa Presiden Prabowo memerintahkan untuk menghentikan sejumlah proyek besar, salah satu proyek jalan tol baru.
Pembangunan jalan tol yang akan ditahan adalah proyek yang belum dimulai. Sedangkan proyek yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan.
Salah satu pembangunan jalan tol baru yang tertahan sementara adalah Tol Puncak dan ruas tol Kulon Progo-Cilacap. Belum bisa dipastikan sampai kapan proyek tol tersebut tertahan. Proyek jalan tol bisa saja berjalan jika sudah diperintahkan Prabowo.
Proyek bisa juga berjalan jika memang ada investor yang berminat untuk menggarapnya. Sementara itu, proyek-proyek yang dalam tahap lelang seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipastikan tetap jalan. (Ykb/M-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran hakim sangatlah penting karena sebagai benteng terakhir keadilan.
SHI menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan gaji hakim bukanlah hadiah tapi sebagai pengakuan konstitusional atas hak yang selama ini tertunda.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menjadi killing ground bagi bandar dan jaringan narkoba.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia semakin kuat.
Adapun jumlah peserta yang akan dikukuhkan sebagai hakim sebanyak 1.451 orang.
Izin tambang PT Gag Nikel yang tetap dibiarkan pemerintah dapat menjadi duri dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
Dukungan terbuka Indonesia akan memperkuat posisi Palestina di mata internasional.
Semakin siang jumlah pelayat dari mukai kalangan santri, ulama, pejabat hingga warga umum terus berjubel di kediaman anggota DPR tiga periode itu.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespon soal pernyataan dua menteri Prabowo Subianto yang menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai bos.
Fraksi PKB DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, persetujuan itu dibarengi dengan enam syarat.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PKB Nasim Khan mendesak pemerintah dan kepolisian mengusut tuntas kasus penipuan dalam produksi minyak goreng Minyakita.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved