Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi V Fraksi PKB DPR RI Sudjatmiko mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menghentikan proyek baru untuk sementara waktu. Langkah tersebut dinilai tepat dan strategis.
Miko, sapaan akrab Sudjatmiko mengatakan, proyek besar memang harus betul-betul mempertimbangkan kesiapan anggaran negara. Dalam kondisi saat ini, pemerintah dituntut menghitung secara cermat kesediaan anggaran.
Jika anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mungkin menyokong proyek besar, maka proyek baru harus dihentikan untuk sementara.
"Maka, kami katakan bahwa langkah Presiden Prabowo sudah tepat jika menghentikan proyek besar untuk sementara waktu," ungkap Miko.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI itu mengatakan, jika anggaran negara tidak mendukung, kemudian pemerintah memaksakan untuk melaksanakan proyek besar, maka hal itu akan sangat menyulitkan dan akan mengganggu program prioritas lainnya.
Apalagi, lanjut politisi asal Bekasi itu, Presiden Prabowo memiliki program prioritas yang harus dijalankan sesuai janji kampanyenya pada Pemilu 2024, yaitu Program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Pada 2025 saja, pemerintah harus menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, pemerintah masih terus mematangkan pelaksanaan program tersebut.
"Makan Bergizi Gratis menjadi program andalan Pak Prabowo, yang menurut saya harus dilaksanakan dengan baik," ucapnya.
Untuk itu, kata Miko, pihaknya mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan menghentikan proyek baru untuk sementara waktu.
"Ini hanya untuk proyek besar yang baru. Kalau proyek yang sudah kontrak dan sudah jalan, ya dilanjutkan," tegas Miko.
Sebab, lanjut Miko, proyek infrastruktur sangat banyak menyerap tenaga kerja atau padat karya, dan sangat membantu perputaran ekonomi dari hulu sampai hilir. Proyek Infrastruktur yang dibangun juga harus menunjang ketahanan pangan.
Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo menyebut bahwa Presiden Prabowo memerintahkan untuk menghentikan sejumlah proyek besar, salah satu proyek jalan tol baru.
Pembangunan jalan tol yang akan ditahan adalah proyek yang belum dimulai. Sedangkan proyek yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan.
Salah satu pembangunan jalan tol baru yang tertahan sementara adalah Tol Puncak dan ruas tol Kulon Progo-Cilacap. Belum bisa dipastikan sampai kapan proyek tol tersebut tertahan. Proyek jalan tol bisa saja berjalan jika sudah diperintahkan Prabowo.
Proyek bisa juga berjalan jika memang ada investor yang berminat untuk menggarapnya. Sementara itu, proyek-proyek yang dalam tahap lelang seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipastikan tetap jalan. (Ykb/M-3)
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu
Daerah yang masih mengoperasikan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan metode open dumping secara otomatis tidak akan masuk dalam klasifikasi Adipura.
Kehadiran rombongan besar pelaku bisnis dari Brasil menjadi peluang strategis untuk memperluas hubungan dagang kedua negara secara langsung dan konkret.
Prabowo mengatakan, Indonesia dan Brazil memiliki kesamaan cara pandang terkait isu geopolitik, penyelesaian konflik, serta reformasi tata kelola internasional.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved