Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Prabowo Subianto resmi melantik Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). Ketua Dewas KPK Gusrizal menegaskan pihaknya ingin menjaga muruah KPK.
Dia membeberkaan bahwa dewas juga merupakan orang KPK. "Saya ingin menjaga marwah KPK. Sebetulnya Dewas ini kan insan KPK juga. Satu bagian tidak terpisah dengan pimpinan KPK, cuma bagian kami ada masalah tentang pengawasan kode etik terhadap pimpinan maupun insan KPK tersebut," ucap Gusrizal.
Untuk periode ke depan, dia mengaku akan berdiskusi terlebih dahulu dengan jajarannya agar sinkron dengan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. "Jangan sampai terjadi antara ketidakcocokan antara pimpinan KPK dengan Dewas," paparnya.
Maka dari itu, Gusrizal ingin Dewas dan pimpinan KPK bekerja sama dengan baik. Dia juga ingin melibatkan pimpinan KPK untuk ikut membantu mengawasi.
"Oleh sebab itulah kita kerja sama yang terbaik. Jika perlu kita ikut sertakan pimpinan KPK tersebut untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kode etik, bukannya tugas Dewas saja,” ujarnya.
“Jadi kita kerja sama dengan mereka, jangan sampai jadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut," tandas Gusrizal. (J-2)
Yonathan mengatakan praktik rasuah sudah terjadi di semua lembaga dari level atas sampai bawah. Mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved