Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto resmi melantik Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). Ketua Dewas KPK Gusrizal menegaskan pihaknya ingin menjaga muruah KPK.
Dia membeberkaan bahwa dewas juga merupakan orang KPK. "Saya ingin menjaga marwah KPK. Sebetulnya Dewas ini kan insan KPK juga. Satu bagian tidak terpisah dengan pimpinan KPK, cuma bagian kami ada masalah tentang pengawasan kode etik terhadap pimpinan maupun insan KPK tersebut," ucap Gusrizal.
Untuk periode ke depan, dia mengaku akan berdiskusi terlebih dahulu dengan jajarannya agar sinkron dengan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. "Jangan sampai terjadi antara ketidakcocokan antara pimpinan KPK dengan Dewas," paparnya.
Maka dari itu, Gusrizal ingin Dewas dan pimpinan KPK bekerja sama dengan baik. Dia juga ingin melibatkan pimpinan KPK untuk ikut membantu mengawasi.
"Oleh sebab itulah kita kerja sama yang terbaik. Jika perlu kita ikut sertakan pimpinan KPK tersebut untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kode etik, bukannya tugas Dewas saja,” ujarnya.
“Jadi kita kerja sama dengan mereka, jangan sampai jadi pelanggaran terhadap kode etik tersebut," tandas Gusrizal. (J-2)
Terdapat 130 masalah aktual di tubuh Korps Bhayangkara. Reformasi Polri harus dimulai dari level pendidikan. Kapolri menegaskan sejumlah program perbaikan dijalankan.
Yonathan mengatakan praktik rasuah sudah terjadi di semua lembaga dari level atas sampai bawah. Mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved