Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEPALA Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan mengimbau masyarakat untuk memilih jasa mudik yang resmi saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Termasuk memastikan kendaraan yang dipakai untuk mudik dalam kondisi laik jalan.
"Jadi silakan bagi calon pemudik, calon wisatawan gunakan angkutan umum yang resmi, tidak menggunakan apa istilahnya ya, tidak terdaftar gitulah ya," kata Aan di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Senin (16/12).
Aan mengatakan masyarakat harus memilih kendaraan yang terdaftar. Artinya, kendaraan yang peruntukannya untuk umum. "Bukan kendaraan yang tidak terdaftar," ujar jenderal bintang dua itu.
Dia menceritakan peristiwa kecelakaan maut di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada mudik Lebaran 2024. Diduga pemicu kecelakaan itu karena sang sopir yang kelelahan hingga mengalami micro sleep.
"Contoh kasus kemarin di mudik lebaran itu ada 8 ride dalam satu hari dengan pengemudi yang sama. Bayangkan waktu kerjanya selama mudik tersebut pasti akan overtime akibatnya apa? Akibatnya kelelahan," ungkap Aan.
Maka itu, dia menegaskan masyarakat harus menggunakan jasa mudik yang resmi untuk mencegah kecelakaan serupa. Sebab, kata dia, kendaraan yang tidak terdaftar tidak terjamin keselamatannya. "Dan pada saat rekreasi juga jangan menggunakan angkutan barang, truk, bak terbuka, ini sangat potensial terjadi kecelakaan."
Di samping itu, Aan menuturkan pihaknya telah memperbanyak kapasitas kendaraan di rest area (tempat istirahat). Tujuannya agar sopir yang kelelahan bisa beristirahat terlebih dahulu dan meminimalisasi kecelakaan akibat kelelahan.
"Sudah dipasang juga counting di sana, yang menunjukan bahwa lokasi ini sudah padat atau ini masih ada sisa dua kendaraan dan seterusnya. Kita terus perbaiki untuk perbaikan rest area," ujar Aan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral kesiapan pengamanan Nataru. Usai rapat, Kapolri menyampaikan jumlah pemudik pada libur Nataru diprediksi mencapai 110,6 juta orang. Menurutnya, jumlah itu bisa bertambah mengingat jumlah pemudik tahun lalu naik hingga 17 persen dibanding hasil survei.
Maka itu, Kapolri menyebut pengamanan arus mudik nataru, dimatangkan oleh TNI-Polri hingga seluruh stakeholder terkait. Adapun puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024.
"Kita harapkan bahwa perayaan dan pengamanan Nataru tahun 2024 ini dan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani," pungkas Listyo. (J-2)
Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi seperti ETLE, CCTV, dan sistem pengawasan terpadu di lapangan.
Korlantas Polri juga menerapkan aturan surat izin mengemudi (SIM) dengan sistem poin. SIM terancam dicabut bila pemilik kerap melakukan pelanggaran lalu lintas.
Korlantas Polri juga menerapkan aturan surat izin mengemudi (SIM) dengan sistem poin. SIM terancam dicabut bila pemilik kerap melakukan pelanggaran lalu lintas.
Aan menjelaskan dalam masing-masing SIM pengendara itu terdapat 12 poin. Jumlah poin akan berkurang setiap pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas.
Jika tidak ada upaya luar biasa mengatasi polusi sampah plastik, seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia akan penuh pada 2028.
Arief menyebut perusahaan-perusahaan makanan minuman terus berusaha untuk mengelola sampah plastik. Salah satu upayanya adalah membentuk industri daur ulang.
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
Laporan dari masyarakat saat terjadi tindak penyimpangan bisa dilaporkan langsung ke kepolisian dan kejaksaan untuk diproses secara hukum.
Pahami nilai praksis Pancasila: implementasi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelajari contoh dan relevansinya!
Burhanuddin Muhtadi menyebut ditariknya TNI ke urusan atau ranah sipil akan menurunkan public trust atau tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved