Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan mengimbau masyarakat untuk memilih jasa mudik yang resmi saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Termasuk memastikan kendaraan yang dipakai untuk mudik dalam kondisi laik jalan.
"Jadi silakan bagi calon pemudik, calon wisatawan gunakan angkutan umum yang resmi, tidak menggunakan apa istilahnya ya, tidak terdaftar gitulah ya," kata Aan di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Senin (16/12).
Aan mengatakan masyarakat harus memilih kendaraan yang terdaftar. Artinya, kendaraan yang peruntukannya untuk umum. "Bukan kendaraan yang tidak terdaftar," ujar jenderal bintang dua itu.
Dia menceritakan peristiwa kecelakaan maut di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada mudik Lebaran 2024. Diduga pemicu kecelakaan itu karena sang sopir yang kelelahan hingga mengalami micro sleep.
"Contoh kasus kemarin di mudik lebaran itu ada 8 ride dalam satu hari dengan pengemudi yang sama. Bayangkan waktu kerjanya selama mudik tersebut pasti akan overtime akibatnya apa? Akibatnya kelelahan," ungkap Aan.
Maka itu, dia menegaskan masyarakat harus menggunakan jasa mudik yang resmi untuk mencegah kecelakaan serupa. Sebab, kata dia, kendaraan yang tidak terdaftar tidak terjamin keselamatannya. "Dan pada saat rekreasi juga jangan menggunakan angkutan barang, truk, bak terbuka, ini sangat potensial terjadi kecelakaan."
Di samping itu, Aan menuturkan pihaknya telah memperbanyak kapasitas kendaraan di rest area (tempat istirahat). Tujuannya agar sopir yang kelelahan bisa beristirahat terlebih dahulu dan meminimalisasi kecelakaan akibat kelelahan.
"Sudah dipasang juga counting di sana, yang menunjukan bahwa lokasi ini sudah padat atau ini masih ada sisa dua kendaraan dan seterusnya. Kita terus perbaiki untuk perbaikan rest area," ujar Aan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral kesiapan pengamanan Nataru. Usai rapat, Kapolri menyampaikan jumlah pemudik pada libur Nataru diprediksi mencapai 110,6 juta orang. Menurutnya, jumlah itu bisa bertambah mengingat jumlah pemudik tahun lalu naik hingga 17 persen dibanding hasil survei.
Maka itu, Kapolri menyebut pengamanan arus mudik nataru, dimatangkan oleh TNI-Polri hingga seluruh stakeholder terkait. Adapun puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024.
"Kita harapkan bahwa perayaan dan pengamanan Nataru tahun 2024 ini dan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani," pungkas Listyo. (J-2)
Saat ini, petugas masih memberlakukan one way nasional tahap 2 dari KM 263 Tol Pejagan hingga KM 70 Tol Cikampek Utama (Cikatama), dibantu skema contraflow di KM 70 hingga KM 55 Tol Cikampek.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Skema one way ini diberlakukan mulai dari KM 70 Tol Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung guna mengantisipasi lonjakan arus mudik.
Kakorlantas Polri berlakukan one way sepenggal dari KM 70 hingga KM 263 Tol Transjawa mulai pukul 15.00 WIB hari ini (17/3) untuk urai arus mudik 2026.
Korlantas Polri memetakan jalur wisata dan pusat perbelanjaan sebagai klaster rawan kecelakaan menonjol selama masa libur Lebaran 2026
KOPRS Lalu Lintas atau Korlantas akan menerapkan pengaturan lalu lintas berupa one way arus mudik dan contraflow berbasis digital di jalan tol selama mudik lebaran 2026.
mitigasi bencana tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku serta penguatan kesiapan mental masyarakat
Pemerintah juga akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya.
Pengecekan bertujuan memastikan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi masyarakat.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Pemerintah perlu memetakan kembali daerah yang membutuhkan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran atau wilayah-wilayah menjadi kantong kurang gizi.
Data BPBD mencatat sejumlah kawasan bantaran Sungai Ketahun berada dalam kategori rawan banjir, yakni Kecamatan Amen, Uram Jaya, Pinang Belapis, dan Lebong Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved