Pengamat Harap Pemerintahan Baru Bawa Indonesia Bebas Korupsi

PELAKSANAAN pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu telah selesai. Sejumlah calon kepala daerah telah dinyatakan menang berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun tidak sedikit hasil perhitungan berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, buruknya kualitas pemilu 2024 ditandai oleh banyaknya kandidat di daerah yang melawan kotak kosong, ajang debat kandidat yang berujung kericuhan, adanya politik uang yang merajalela, dan ketidaknetralan ASN yang meningkat.

Diakui Ray, sejak awal sebelum pelaksanaan Pemilukada ia telah mengingatkan Pemerintahan baru Prabowo Subianto agar tidak perlu terlibat langsung dalam Pilkada 2024. Menurutnya, jika paslon yang didukung gagal, maka akan berpotensi menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo sendiri.

Baca juga : Sah, KPU Papua Tetapkan Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai Menang Pilgub Papua

"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya pak Prabowo tidak terlibat langsung dalam urusan Pilkada karena ketika beliau mendukung paslon tertentu dan tidak menang, berarti yang tidak menang ini berpotensi menjadi oposisi bagi dirinya," ungkapnya, Sabtu (14/12). 

Ia menambahkan, dengan banyaknya Paslon yang didukung oleh Prabowo tersebut tidak menang, maka banyak daerah yang akan merasa tidak didukung Prabowo sehingga tidak memiliki kewajiban politik untuk harus sejalan dengan keinginan Prabowo.

Ray berpesan dan menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan pemerintahan yang bersih dan membawa Indonesia yang bebas korupsi. "Saya minta kepada pemerintahan baru, kalaupun tidak ada pembangunan yang signifikan, ya janganlah korupsi," pungkasnya. (H-2)