Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berpendapat bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan tanda awal integritas seorang pejabat negara.
Baginya, integritas merupakan ranah etika, sehingga tidak diperlukan saksi pidana terhadap pejabat negara yang belum mengisi atau asal-asalan dalam mengisi LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Hemat saya cukuplah publik yang memberikan penilaian kepada mereka yang telah melaporkan atau yang belum atau tidak melaporkan LHKP. Tidak melaporkan LHKPN menjadi pelanggaran etika publik bukan pelanggaran hukum," kata Jazilul kepada Media Indonesia, Jumat (13/12).
Hal itu disampaikannya saat menanggapi temuan KPK bahwa masih terdapat penyelenggara negara yang asal-asalan mengisi LHKPN. Diketahui, KPK hanya dapat memberikan rekomendasi jika pejabat tak melaporkan harta kekayaan secara lengkap dan benar.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menyatakan, sanksi sebenarnya dapat diberikan oleh atasan langsung pejabat negara. Menurutnya, sanksi itu dapat diatur dalam regulasi internal di masing-masing kementerian/lembaga.
Adapun sanksi pidana dapat diatur lewat perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Zaenur mengatakan, cara paling tepat dalam penegakan laporan harta kekayaan pejabat negara adalah kriminalisasi peningkatan kekayaan secara tidak sah atau illicit enrichment.
"Yang hartanya tidak wajar diinvestigasi dan diminta membuktikan asal usulnya. Yang tidak bisa buktikan dari hasil sah, dirampas untuk negara. Illicit enrichment ini paling tepat diatur di UU Tipikor. Oleh karena itu perlu revisi," pungkasnya. (Tri/I-2)
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
KETUA Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengaku akan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan memasuki 2025, pemerintah dihadapkan
Fraksi PKB DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menerima pengunduran diri Miftah Maulana alias Gus Miftah.
Jazilul menilai Gus Miftah kebablasan karena sebelumnya terbiasa berdakwah di tempat yang tidak biasa, seperti lokalisasi atau tempat hiburan malam.
Angka golput dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini mencapai 42%, meningkat dari 30% pada 2017.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved