Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini meyakini mutasi dan rotasi 300 perwira TNI sebagai langkah strategis dalam rangka penyegaran organisasi dan memperkuat pondasi pertahanan negara. Amelia menilai mutasi besar-besaran itu masih dalam kerangka wajar karena terjadi di tiga matra TNI.
“Sebagai anggota komisi I DPR RI melihat hal ini sebagai langkah positif sebagai bagian dari penyegaran organisasi dalam TNI itu sendiri. Kami melihat mutasi ini menjadi langkah strategis TNI dalam membangun pondasi pertahanan negara. Dan kami melihat ini sesuatu yang wajar. Terlihat besar karena mutasi dilakukan di tiga matra yaitu angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” ujar Amelia, melalui keterangannya, Rabu (11/12).
Amelia mengungkapkan, penempatan ratusan perwira TNI dalam jabatan strategis merupakan langkah positif yang dipertimbangkan secara matang.
“Kami sangat percaya dan yakin TNI dalam hal ini panglima TNI menempatkan perwira perwira terbaiknya dalam jabatan atau posisi strategis sudah melewati berbagai penilaian dan pertimbangan matang. Karena penempatan para perwira TNI di posisi tertentu sesuai kebutuhan organisasi dan visi jangka panjang,” ungkap Amelia.
Amelia mengatakan, mutasi dan rotasi perwira tinggi TNI juga menjadi upaya konsolidasi demi menyesuaikan dengan sejumlah program strategis pemerintah dalam bidang pertahanan.
“Karena ini merupakan langkah Konsolidasi oleh TNI guna menyesuaikan dengan program pemerintah yang sesuai dengan visi dan kebijakan strategis presiden sebagai panglima Tertinggi TNI serta postur pertahanan negara,” ujarnya.
Ia menilai TNI memerlukan langkah adaptif dalam merespons situasi global, terutama berkaitan dengan kondisi dan tantangan keamanan geopolitik dan geostrategis yang bisa berubah setiap saat. Selain menghadapi dinamika global, persoalan kawasan seperti soal Laut Cina Selatan, perbatasan darat dan laut serta potensi keamanan lainnya menjadi tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depannya.
Termasuk, penugasan perwira TNI di luar institusi juga dinilai sebagai upaya memperkuat Kementerian atau Lembaga yang berorientasi pada profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.
“Di mana dalam menempatkan personel TNI pada posisi tertentu karena memang dibutuhkan dan bukan karena hal lain. Terkait penugasan TNI di luar institusinya, selama Undang undang memperbolehkan dan memang kehadiran personel TNI dibutuhkan oleh Kementerian atau lembaga kami rasa tidak masalah asalkan tetap menjunjung nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas,” pungkas Amelia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember yang berisi mutasi 300 perwira tinggi (Pati) TNI ke sejumlah penugasan baru. Ratusan perwira TNI yang dimutasi dan dirotasi berasal dari tiga matra yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Penugasan yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI tersebut meliputi tugas berdinas di internal TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kementerian, dan Universitas Pertahanan. (Faj/I-2)
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved