Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIAN Audit Watch (IAW) menyoroti kabar 9 pejabat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang bertolak ke Turki pekan lalu. IAW menilai hal tersebut bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo memperkuat instruksinya dengan melahirkan produk hukum.
"Presiden (Prabowo) bisa mengeluarkan semacam Keppres (Keputusan Presiden), supaya instruksinya ini benar-benar dijalankan bawahannya di kementerian atau lembaga," ujar Sekretaris Jenderal IAW, Iskandar Sitorus dilansir dari keterangan resmi, Kamis (5/12).
Iskandar menyebut ketika sebuah instruksi dituangkan secara tertulis, alias dibuat aturan yang mengikat, maka akan ada perbedaan yang signifikan ketimbang hanya sekadar imbauan.
"Reward and punishment-nya jelas. Ketika melanggar mereka tahu konsekuensinya," tegas Iskandar.
Dalam konteks pejabat Kemenperin yang berangkat ke Tukri akhir November lalu, Iskandar menjelaskan bahwa hal tersebut sejatinya sulit dibendung. Hal ini tandas Iskandar bisa jadi agenda mereka sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya.
"Persoalannya, ketika mereka berangkat itu, sebelumnya sudah ada himbauan dari Presiden Prabowo. Ini soal itikad baik, moralitas dan tingkat kepatuhan kepada pimpinan," ungkap Iskandar lagi.
"Maka dari itulah pentingnya sebuah produk hukum untuk menguatkan instruksi atau imbauan (Presiden)," lanjut Iskandar.
Sebagai informasi, kesembilan orang ini hadir dalam rangka Pelaksanaan Halal Expo 2024 di Tukri. Kegiatan berlangsung sejak 26 November 2024 hingga 1 Desember 2024.
Adapun para pejabat yang bertolak ke Turki di antaranya adalah Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko Cahyanto; Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Nila Kumalasari; Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Syahroni Ahmad; dan Direktur Perwilayahan Industri, Dewi Muliana.
Sementara 5 pejabat lainnya diketahui seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 4 Pejabat Fungsional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta menteri-menteri Kabinet Merah Putih untuk mengurangi perjalanan luar negeri demi menghemat anggaran.Presiden Prabowo mengatakan, jika perjalanan luar negeri dapat dikurangi selama 5 tahun ke depan, terjadi penghematan hingga 1,5 miliar dollar AS.
"Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat USD 1,5 miliar dari perjalanan saja," kata Presiden Prabowo dalam pembukaan Sidang Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah.
Prabowo mengatakan, perjalanan luar negeri hendaknya dikurangi separuhnya atau sekitar 50%.
Prabowo menyebutkan, anggaran perjalanan luar negeri pejabat Indonesia mencapai USD3 miliar atau setara dengan Rp47,8 triliun dengan kurs Rp15.960/dollar AS.
"Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, USD3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun," ujar Prabowo lagi.
Menurut Prabowo, penghematan anggaran itu bisa membangun bendungan, irigasi, sarana pendidikan, serta mendanai program makan bergizi gratis. (H-2)
Industri makanan dan minuman Indonesia tumbuh 6,4% pada Triwulan III 2025. Namun, konsumsi susu nasional masih rendah dan ketergantungan impor bahan baku jadi tantangan utama.
PENGUATAN pendidikan vokasi merupakan strategi utama dalam membangun industri nasional yang bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi menyebutkan bahwa pendidikan vokasi menjadi tulang punggung industri.
KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan vokasi industri.
Guna mencetak SDM industri yang kompeten, salah satu langkah strategis yang dilakukan Kemenperin adalah penyelenggaraan Pelatihan Industrial-Based Curriculum (IBC).
Program ini merupakan peta jalan strategis untuk mengimplementasikan revolusi industri keempat di Indonesia.
Penghematan anggaran ini dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Tidak cukup pernyataan Presiden Jokowi yang mengimbau agar tidak ada pihak yang mengintervensi pemilu. Pernyataan tersebut dinilai sebatas imbauan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Saat ini penyediaan air minum baru tersambung ke 3,8 juta perumahan dari 10 juta perumahan yang ada. Inpres disiapkan untuk menyediakan akses air bersih.
Penyelesaian planggaran hak asasi manusia berat jalur non-yudisial akan berfokus pada korban dan pemerintah tidak akan mencari pelakunya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved