Menhan Jelaskan Peran TNI dalam Memberantas Judi Online

MENTERI Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan peran TNI dalam memberantas judi online. Sjafrie mengungkapkan TNI merupakan alat pertahanan negara. 

Ia mengatakan TNI bukan garda terdepan dalam pemberantasan judi online. Namun, TNI berada dalam posisi memberi dukungan dalam pemberantasan judi online

"Apa yang diteruskan, dilanjutkan oleh TNI dalam rangka mendukung pemberantasan judi online itu itu tidak berada di garis depan, tapi support memberi dukungan kepada law enforcement," kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Baca juga : Polisi Ungkap Peran '3 Serangkai' di Kasus Judi Online Kemkomdigi

Maka dari itu, Sjafrie menegaskan TNI ke depannya tidak akan tampil sebagai garda terdepan dalam pemberantasan judi online. Ia mengatakan TNI akan menjelaskan tugas pokoknya sebagai penegak kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jadi jangan disalahartikan TNI seolah-olah akan tampil untuk memberantas judi online. Tapi yang pastinya adalah moril kita mendukung untuk pemberantasan judi online. Itu yang saya sampaikan dan juga dilaksanakan oleh panglima TNI," tambahnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah melibatkan TNI dalam memberantas maraknya judi online (judol). Ia juga meminta setelah dilibatkan nantinya, sebagian aset judol yang disita diberikan kepada TNI.

Baca juga : Legislator Minta Pemberantasan Judi Online Dilakukan sampai ke Akar-akarnya

Hal itu disampaikan Sukamta saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Sukamta meyakini TNI bisa dilibatkan dalam memberantas praktik judol bila dilibatkan. Ia mendorong Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengusulkan hal tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.

"Saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI kalau TNI serius diterjunkan, enggak susah itu menggulungnya. Nah saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada presiden, mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judol ini," kata Sukamta.

Sukamta menjelaskan, perputaran uang dari praktik judol di Indonesia mencapai Rp900 triliun per 2023. Angka itu jauh di bawah anggaran TNI yang hanya Rp165 triliun. Ia berharap ketika TNI dilibatkan nantinya dan mampu mengatasi judol, sebagian asset yang disita bisa dihibahkan ke TNI. Menurutnya, aset yang disita itu bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

"Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan nanti Pak, 20% omset yang digerebek itu dikasihkan TNI, untuk kesejahteraan anggota. Kalau Rp900 triliun 20% ya itu Rp180 triliun melebihi dari anggaran APBN," tandasnya. (P-5)