Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
RATUSAN mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aktivis Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) dan Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama (PMB3) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung RI pada Selasa siang (19/11).
Mereka mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa para jaksa yang menangani kasus EDCCash dan meminta agar para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena telah tercapai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.
Koordinator aksi, Gunawan, menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan untuk membersihkan institusi hukum dari oknum jaksa nakal yang dianggap merusak integritas penegakan hukum di Indonesia.
"Kami meminta Presiden Prabowo bertindak tegas terhadap jaksa-jaksa yang menyalahgunakan wewenang. Ini penting agar kasus serupa tidak terulang lagi dan keadilan dapat ditegakkan dengan benar," tegas Gunawan dalam keterangan yang diterima Rabu (20/11).
Mereka juga menuntut agar Presiden Prabowo memastikan reformasi total di tubuh Kejaksaan Agung, termasuk menindak tegas jaksa-jaksa nakal.
"Tindakan tegas dari Presiden akan menjadi pesan kuat bahwa hukum di Indonesia tidak boleh dipermainkan, dan kasus serupa tidak boleh terjadi lagi di masa depan," lanjut Gunawan.
Sementara, kuasa hukum Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama (PMB3), Melanie Lubis menambahkan bahwa kasus EDCCash mencerminkan ketimpangan hukum yang serius.
"Jika perdamaian sudah tercapai, mengapa tuntutan hukum masih dilanjutkan? Ini menunjukkan adanya oknum jaksa yang bermain-main dengan hukum demi keuntungan pribadi," ujarnya.
Dalam aksi ini, mahasiswa melakukan berbagai bentuk protes, termasuk melempar telur dan membakar spanduk di depan gerbang utama Kejaksaan Agung. Mereka juga memblokir dua ruas jalan, yang menyebabkan gangguan lalu lintas selama beberapa waktu. Meski sempat terjadi aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian, aksi ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri. (P-5)
Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak akan mengundang kepala negara asing dalam peringatan HUT ke-80 RI
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 merupakan ruang ilmiah yang harus dijaga dari politisasi.
Kebijakan kemandirian keuangan PTN dinilai menciptakan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Salah satu yang dikunjungi Prabowo yaitu booth Produk Riset Unggulan dari Universitas Padjajaran yang menampilkan VR Dental Hypnosis, VR untuk Nurse, dan beberapa produk lainnya.
Investigasi BBC Eye memverifikasi audio mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina, yang intruksikan aparat menggunakan senjata redam aksi protes mahasiswa tahun lalu.
Mereka diduga melakukan tindak pidana tidak menuruti perintah atau dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa.
Ade Ary menjelaskan 15 orang tersebut telah ditangguhkan penahanannya dengan penjaminnya adalah keluarga.
Adapun dari hasil pemeriksaan kepolisan, kendaraan yang disita sebagian pernah melanggar dan terkena tilang elektronik (ETLE)
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Ahmad Yani, sempat menemui massa aksi ojek online (ojol) yang berdemo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Namun, pertemuan itu ditolak oleh massa aksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved