Pelantikan DPRD Tasikmalaya Diwarnai Kericuhan Aksi Demo Mahasiswa

PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, terlibat kericuhan hingga saling pukul dengan anggota Sabhara Polres Tasikmalaya Kota di Jalan RE Martadinata.

Hal itu terjadi ketika mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya bersamaan dengan agenda pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2024-2029.

Para mahasiswa berdemo dengan menutup jalan dari Simpang Jati dan simpang Sukarindik menuju Bandung.

Baca juga : Pembatalan Pelantikan 495 ASN: Pemkab Sidoarjo dan DPRD Konsultasi ke Kemendagri

Namun, dalam pelantikan tersebut, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) terpaksa langsung diusir dari ruang rapat paripurna DPRD setelah melakukan aksinya menyuarakan aspirasi ketika detik-detik pelantikan dibacakan.

Puluhan mahasiswa turun ke jalan setelah aparat gabungan TNI, Polri, Brimob, BPBD, Damkar, Satpol PP memblokir jalan dengan memakai kawat berduri di depan jalan Gedung Paripurna DPRD. Para personel gabungan siaga di tengah jalan dengan beberapa kendaraan terparkir di bahu termasuk watercanon.

Puluhan masa aksi menyuarakan suaranya melalui pengeras suara yang telah mereka dibawa hingga meminta agar supaya aparat agar membuka jalan untuk menghadiri pelantikan.

Baca juga : Hadapi Pemilu 2024, IKA USU Jakarta Dukung Demokrasi dan Jaga Netralitas

Dari pantauan Media Indonesia, suasana makin memanas setelah terjadi aksi dorong dengan aparat dan saling pukul terjadi setelah masa melakukan aksi bakar ban bekas.

Anggota dewan yang baru dilantik di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya langsung menemui puluhan mahasiswa di sebelah simpang Jati (Timur) dan simpang Sukarindik (Barat).

Mereka pun duduk beralaskan aspal di tengah jalan bersama massa aksi. Namun, aparat kepolisian tetap melakukan pengawalan terhadap anggota dewan dengan cara menutup ruang.

Baca juga : Legislator Papua Apresiasi Pemerintah Pusat Segera Lantik Anggota MRP

Koordinator Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ujang Amin mengatakan, mahasiswa yang melakukan aksi turun ke jalan ini hanya memberikan tuntutan kepada para anggota dewan baru untuk lima tahun ke depan. Akan tetapi, dalam penyampaian ini tentunya semua mahasiswa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

Kendati demikian, tuntutan tersebut bisa tersampaikan.

"Kami menuntut agar semua anggota dewan baru dilantik ini supaya mereka meningkatkan pengawasan dan harus mampu mencegah tindak korupsi, harus menegakkan reformasi birokrasi, mengawasi sistem transformasi yang berintegritas, memperhatikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, selesaikan masalah maraknya galian pasir ilegal, dan penataan PKL di pendestrian," katanya, Selasa (3/9).

Sementara itu, Ketua DPRD sementara Kota Tasikmalaya Aslim mengatakan, aspirasi yang dilakukan mahasiswa supaya anggota dewan mendengar, menerima keluhan masyarakat berkaitan dengan galian pasir ilegal, penataan pedagang kaki lima (PKL) di pendestrian dan banyak lainnya. 

Namun, memang selama ini masih adanya kelemahan dari para dewan. "Memang tuntutan mahasiswa HMI, PMII, dan KAMMI adanya kesamaan terutama untuk meminta anggota baru maupun lama harus melakukan pekerjaan demi masyarakat. Akan tetapi, permasalahan galian C ilegal memang kewenangannya Provinsi Jabar, dan penataan PKL di pendistrian, menekan pengangguran, infrastruktur dan lainnya menjadi pekerjaan rumah," paparnya. (AD/J-3)