Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI XIII DPR RI mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas pada 2025. Salah satu yang diusulkan ialah RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menjelaskan, selain RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), usulan lainnya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
"Usulan ketiga ialah RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban," kata Sugiat pada rapat pleno membahas penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahunan 2025-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Selain itu, Komisi XIII juga mengusulkan RUU Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029. Pertama, RUU tentang profesi kurator. Kedua, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
"Kiga, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis," kata Sugiat. (Z-9)
DPR RI resmi menetapkan RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana ke dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang disepakati DPR, DPD, dan pemerintah terlalu gemuk dan berpotensi tidak tuntas.
Selain itu, Baleg DPR mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU tersebut masuk tiga daftar yang diprioritaskan.
KETUA dan anggota Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan diminta untuk lebih terbuka dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Baleg DPR RI di Sorong, untuk mendengar langsung pandangan daerah terhadap RUU BPIP.
Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025
Kepala BPIP Yudian Wahyudi bersama jajaran pimpinan BPIP melakukan audiensi strategis ke Kementerian Hukum RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang BPIP (RUU BPIP)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved