Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyambut baik instruksi Presiden Prabowo soal menteri dan wakil menteri untuk menggunakan Maung Pindad sebagai kendaraan dinas. Nusron mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Pindad terkait kebutuhan kendaraan utnuk dirinya dan jajaran di Kementerian ATR/BPN.
"Senang saja malah bagus. Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang. Ya kan? Dan saya sudah komunikasi dengan Dirut Pindad, memang kita akan pesan juga," kata Nusron di Jakarta, Rabu (30/10).
Nusron mengaku pihaknya kemungkinan membutuhkan 11 kendaraan dinas untuk menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselon I. Namun, Nusron mengaku belum mengetahui kapan kendaraan dinas tersebut dapat digunakan.
"Ini sudah komunikasi kan mereka lagi produksi dari Pindad-nya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri dan wamen yang ada di kabinetnya agar menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Prabowo saat ini menunggangi MV3 Garuda Limousine. (Faj/I-2)
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
"Ya kita dengan senang hati sebenarnya, ini adalah bentuk kebanggaan terhadap produk Indonesia ya, Pindad lah. Presiden kan juga sehari-hari pakai mobil Maung kan,"
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran pengadaan mobil Maung untuk menteri dan wamen sudah siap, namun realisasi menunggu kesiapan PT Pindad.
PERUSAHAAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri pertahanan, seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Pindad mulai menjajal pasar komersial
Hal itu ia ungkapkan menanggapi wacana rencana penggunaan kenadaraan dinas hasil produk dalam negeri untuk para menteri, wakil Menteri, dan pejabat setingkat eselon I.
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertifikasi aset milik negara dengan menyerahkan 254 sertifikat aset pada kepala daerah Sulsel
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved