Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyambut baik instruksi Presiden Prabowo soal menteri dan wakil menteri untuk menggunakan Maung Pindad sebagai kendaraan dinas. Nusron mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Pindad terkait kebutuhan kendaraan utnuk dirinya dan jajaran di Kementerian ATR/BPN.
"Senang saja malah bagus. Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang. Ya kan? Dan saya sudah komunikasi dengan Dirut Pindad, memang kita akan pesan juga," kata Nusron di Jakarta, Rabu (30/10).
Nusron mengaku pihaknya kemungkinan membutuhkan 11 kendaraan dinas untuk menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselon I. Namun, Nusron mengaku belum mengetahui kapan kendaraan dinas tersebut dapat digunakan.
"Ini sudah komunikasi kan mereka lagi produksi dari Pindad-nya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri dan wamen yang ada di kabinetnya agar menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Prabowo saat ini menunggangi MV3 Garuda Limousine. (Faj/I-2)
PERUSAHAAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri pertahanan, seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Pindad mulai menjajal pasar komersial
Hal itu ia ungkapkan menanggapi wacana rencana penggunaan kenadaraan dinas hasil produk dalam negeri untuk para menteri, wakil Menteri, dan pejabat setingkat eselon I.
Prasetyo mengatakan belum ada keputusan siapa saja jajaran pemerintahan yang akan menggunakan mobil dinas maung. Menurutnya hal itu juga menyesuaikan dengan kapasitas produksi.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan menggunakan kendaraan dinas mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas.
Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu terkait penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas menteri.
Kemenag bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN menerbitkan 5.200 sertifikat wakaf selama semester 1/2025.
BPKN menegaskan bila tanah tidak dikuasai secara fisik, belum tentu ditelantarkan.
LEBIH dari 850 ribu hektare lahan di luar kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Kalimantan Selatan belum belum terdaftar, terpetakan, dan belum tersertifikasi secara resmi.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
Kementerian ATR/BPN menargetkan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, menekankan pentingnya adopsi teknologi survei dan pemetaan secara masif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved