Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
Menurut Pigai, kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
"Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10).
Ia menjelaskan, nantinya universitas itu akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. "Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satunya di dunia," lanjut Pigai.
Selain itu, anggaran besar tersebut akan diperuntukkan untuk program membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa. Penjelasan itu ia sampaikan untuk menjawab pernyataan netizen di sosial media X.
Seorang Diplomat ulung, yang juga Chairman of Foreign Polity Community Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal sebelumnya ikut berkomentar terkait rencana Menteri HAM itu.
Dalam cuitanya ia mengatakan bahwa pernyataan Menteri HAM untuk menaikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah hal yang tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR.
"Karena akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," jelasnya.
"Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya. Koordinasi dulu dengan Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything," pungkasnya. (P-2)
KemenHAM RI memastikan lima Program Prioritas Presiden Prabowo sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara.
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya mengatakan dukungan untuk Palestina merupakan amanat moral dan spiritual bersama.
Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Ia menyarankan Prabowo agar dapat belajar dari pemerintahan 10 tahun Presiden Joko Widodo agar berkomitmen menjaga kabinet pemerintahan yang bersih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved