Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
Menurut Pigai, kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
"Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10).
Ia menjelaskan, nantinya universitas itu akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. "Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satunya di dunia," lanjut Pigai.
Selain itu, anggaran besar tersebut akan diperuntukkan untuk program membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa. Penjelasan itu ia sampaikan untuk menjawab pernyataan netizen di sosial media X.
Seorang Diplomat ulung, yang juga Chairman of Foreign Polity Community Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal sebelumnya ikut berkomentar terkait rencana Menteri HAM itu.
Dalam cuitanya ia mengatakan bahwa pernyataan Menteri HAM untuk menaikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah hal yang tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR.
"Karena akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," jelasnya.
"Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya. Koordinasi dulu dengan Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything," pungkasnya. (P-2)
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Mafirion, mengkritik kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI berpotensi melanggar ham
Liam, 5, dan ayahnya akhirnya dibebaskan dari pusat penahanan Texas setelah perintah darurat hakim federal. Kasus ini memicu kecaman nasional terhadap kebijakan ICE.
Gelombang protes imigrasi meluas di AS. Meski jatuh korban jiwa dan protes masif, hakim federal izinkan operasi imigrasi besar-besaran di Minnesota berlanjut.
Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.
Kelompok HAM Foro Penal mengonfirmasi pembebasan setidaknya 80 tahanan politik di Venezuela menyusul tekanan dari Amerika Serikat.
Ia menyarankan Prabowo agar dapat belajar dari pemerintahan 10 tahun Presiden Joko Widodo agar berkomitmen menjaga kabinet pemerintahan yang bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved