Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
Menurut Pigai, kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
"Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10).
Ia menjelaskan, nantinya universitas itu akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. "Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satunya di dunia," lanjut Pigai.
Selain itu, anggaran besar tersebut akan diperuntukkan untuk program membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa. Penjelasan itu ia sampaikan untuk menjawab pernyataan netizen di sosial media X.
Seorang Diplomat ulung, yang juga Chairman of Foreign Polity Community Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal sebelumnya ikut berkomentar terkait rencana Menteri HAM itu.
Dalam cuitanya ia mengatakan bahwa pernyataan Menteri HAM untuk menaikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah hal yang tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR.
"Karena akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," jelasnya.
"Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya. Koordinasi dulu dengan Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything," pungkasnya. (P-2)
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Pasukan Israel tangkap 100 lebih warga Palestina sejak awal Ramadan di Tepi Barat. Penangkapan diwarnai kekerasan, sabotase rumah, dan penyitaan aset warga sipil.
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
Ia menyarankan Prabowo agar dapat belajar dari pemerintahan 10 tahun Presiden Joko Widodo agar berkomitmen menjaga kabinet pemerintahan yang bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved