Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku pihaknya diajak untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini membeberkan akan dikira sombong jika tidak menerima ajakan berkoalisi tersebut.
“Kemudian kami diajak gabung tentu sangat sombong kalau kami tidak menerima ajakan itu, maka kami memutuskan berdasarkan rapat majelis syuro PKS memutuskan untuk menerima ajakan berkoalisi,” ujar Jazuli, Senin (14/10).
Kemudian, kata Jazuli, pihaknya sudah menyerahkan nama menteri dari PKS. Jazuli mengaku PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo akan diterima atau tidak diterima usulan calon menteri tersebut.
Baca juga : Jokowi Tidak Akan Cawe-cawe Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran
“PKS ini kan sadar diri diajak bergabungnya juga setelah pemilu, karena itu kita bergabung itu bukan karena tawaran menterinya tapi lebih kepada kepentingan nasional yang lebih besar,” paparnya.
Jazuli juga menuturkan bergabungnya PKS bukan semata-mata karena pragmatis mendapatkan posisi strategis atau tidak strategis. Tetapi lebih kepada PKS merasa bertanggung jawab menjaga kekokohan nasionalisme, stabilitas nasional, karena tantangan global dari sisi keamanan juga tidak baik-baik saja.
“Dari sisi ekonomi juga dan ketika di dalam negeri mudah-mudahan kompak itu akan mendukung dan membantu mewujudkan target-target yang ingin dicapai secara nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan Indonesia yang bisa bersaing dengan negara-negara lain,” tandasnya. (Ykb/P-2)
Setiap kementerian maupun lembaga negara memiliki kekhususan dan kekuatan masing-masing dalam menjalankan fungsinya.
PRESIDEN Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak menghiraukan tudingan mengenai kabinet gemuk yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih.
Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.
GURU besar bidang ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya mengatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada pemda.
Dia menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk soal waktu perombakan kabinet menjadi ranah Kepala Negara
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan masuk dalam 100 hari, Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menyoroti soal kabinet Prabowo-Gibran gemuk dinilai menyedot anggaran negara.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani retret di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang
Soal konsistensi. Salah satunya jargon efisiensi dari Pemerintah. Namun, pada saat yang sama, kabinet makin gemuk.
Para pembantu baru Prabowo diberikan waktu maksimal dua bulan setelah dilantik untuk menyerahkan LHKPN. Itu, lanjutnya, mengacu pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
PENGAMAT politik Citra Institute Efriza menilai pernyataan Presiden Prabowo yang disebut hanya memilih pembantu yang berkeringat bersamanya di Pilpres 2024 sekaligus bantahan isu reshuffle
Kabinet wajib dapat menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat. Jika dinilai kurang memuaskan, ia menspekulasi reshuffle kabinet bisa terjadi.
Kabinet Prabowo sudah bekerja selama kurang lebih 20 hari setelah dilantik sejak 20 Oktober 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved