Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari pada 28 Januari 2025. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyoroti soal kabinet Prabowo-Gibran yang gemuk. Itu dinilai menyedot anggaran negara.
“Persoalan ialah terkait dengan gemuknya kabinet sehingga menyedot anggaran negara,” papar Lili kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).
Lili juga mengkritisi dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran ini beberapa kementerian masih sibuk internal karena dipecah-pecah.
“Juga adanya kementerian baru dan yang dipecah-pecah tentu mereka masih berkutat konsolidasi internal, mengusun anggaran dan program yang baru,” ujarnya.
Jika dari sisi politik, Lili menyebut Presiden Prabowo berhasil melakukan konsolidasi sehingga hampir semua kekuatan politik mendukung dan menjadi bagian dari pemerintahan.
Bahkan terakhir, PDIP juga memberikan dukungan penuh pada pemerintahan. Adanya konsolidasi kekuasaan, kata Lili, dapat membangun stabilitas pemerintahan.
Namun, Lili menuturkan adanya konsolidasi kekuasaan tersebut bisa mengancam kebebasan dan demokrasi karena tidak adanya kontrol yang kuat dari partai atau parlemen.
“Suara-suara kritis bisa terancam. Misalnya, kasus Rieke Diah Pitaloka ketika bersuara keras dipanggil ole MKD DPR,” tandasnya. (H-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak menghiraukan tudingan mengenai kabinet gemuk yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih.
Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.
GURU besar bidang ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya mengatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada pemda.
Dia menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk soal waktu perombakan kabinet menjadi ranah Kepala Negara
Secara koalisi pemerintahan yang dibentuk Prabowo setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tidaklah gemuk
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,12% tidak sejalan dengan indikator ekonomi lainnya seperti Purchasing Manager Index (PMI) Manufacture.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelasaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia.
Pemberian insentif sebesar Rp300 ribu per bulan masih jauh dari janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved