Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari pada 28 Januari 2025. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyoroti soal kabinet Prabowo-Gibran yang gemuk. Itu dinilai menyedot anggaran negara.
“Persoalan ialah terkait dengan gemuknya kabinet sehingga menyedot anggaran negara,” papar Lili kepada Media Indonesia, Selasa (21/1).
Lili juga mengkritisi dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran ini beberapa kementerian masih sibuk internal karena dipecah-pecah.
“Juga adanya kementerian baru dan yang dipecah-pecah tentu mereka masih berkutat konsolidasi internal, mengusun anggaran dan program yang baru,” ujarnya.
Jika dari sisi politik, Lili menyebut Presiden Prabowo berhasil melakukan konsolidasi sehingga hampir semua kekuatan politik mendukung dan menjadi bagian dari pemerintahan.
Bahkan terakhir, PDIP juga memberikan dukungan penuh pada pemerintahan. Adanya konsolidasi kekuasaan, kata Lili, dapat membangun stabilitas pemerintahan.
Namun, Lili menuturkan adanya konsolidasi kekuasaan tersebut bisa mengancam kebebasan dan demokrasi karena tidak adanya kontrol yang kuat dari partai atau parlemen.
“Suara-suara kritis bisa terancam. Misalnya, kasus Rieke Diah Pitaloka ketika bersuara keras dipanggil ole MKD DPR,” tandasnya. (H-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak menghiraukan tudingan mengenai kabinet gemuk yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih.
Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.
GURU besar bidang ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya mengatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada pemda.
Dia menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk soal waktu perombakan kabinet menjadi ranah Kepala Negara
Secara koalisi pemerintahan yang dibentuk Prabowo setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tidaklah gemuk
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli dinilai tepat.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas peran Rusia dalam sejarah panjang hubungan bilateral kedua negara. Khususnya sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.
Kolaborasi seluruh pihak juga diperlukan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi alam dan satwa hingga meningkatkan ekonomi.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu
DEMAM batu akik seolah menjadi epidemi yang melanda masyarakat Indonesia saat ini
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved