Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
GURU besar bidang ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Prof Andy Fefta Wijaya mengatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada pemda. Ia mengatakan saat ini pemerintah justru melakukan pemborosan dengan jumlah kabinet yang gemuk. Pasalnya, ada 48 menteri dan 56 wakil menteri ditambah 5 kepala badan.
"Efisiensi ini tak terlepas bagaimana di awal menentukan 48 kementerian sehingga menambah 22 kementerian. Ditambah wakil menteri dan menteri ada 108," tegas Andy Fefta Wijaya usai fokus grup diskusi di Universitas Brawijaya, Selasa (11/2).
Dalam satu kementerian saja, lanjutnya, membutuhkan menteri, wakil menteri, sekjen, dirjen, direktur, dan staf ahli. Semua pejabat itu perlu anggaran sangat besar. Apalagi sekarang pemerintah membuka kementerian baru.
"Membuka kementerian baru itu tidak sederhana karena costly. Tetap saja perlu dirjen dan direktur," tandasnya.
Menurut Andy, kondisi kabinet yang gemuk ini terjadi lantaran Presiden Prabowo Subianto lebih mengedepankan politik ketimbang melakukan pendekatan efisiensi yang tepat.
"Dari awal politik jadi panglima dalam pembentukan kabinet sangat terlihat, sehingga implikasinya terlihat sekarang," tuturnya.
Kendati demikian, Andy memberikan solusi. Caranya, kementerian dan lembaga bisa lebih efisien lagi dengan menentukan pejabat sesuai kebutuhan.
"Walaupun kementeriannya bertambah, ada solusi. Asalkan dirjen dan direktur tidak bertambah. Itu bisa dilakukan sehingga menjadi efisiensi," ucapnya.
Andy mengungkapkan kebijakan efisiensi yang dipukul rata mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah (pemda), tidak begitu optimal. Hal itu kata dia, akan memengaruhi pelayanan publik.
"Saya khawatir kebijakan pukul rata berdampak ada pelayanan publik tidak tersampaikan," imbuhnya. (H-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak menghiraukan tudingan mengenai kabinet gemuk yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih.
Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.
Dia menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk soal waktu perombakan kabinet menjadi ranah Kepala Negara
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan masuk dalam 100 hari, Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menyoroti soal kabinet Prabowo-Gibran gemuk dinilai menyedot anggaran negara.
Secara koalisi pemerintahan yang dibentuk Prabowo setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tidaklah gemuk
Ia pun menekankan politik luar negeri yang dipegang Indonesia adalah politik seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia memainkan peran strategis di panggung internasional, baik dalam diplomasi perdamaian, kemerdekaan Palestina hingga ikut BRICS
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
KemenHAM RI memastikan lima Program Prioritas Presiden Prabowo sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara.
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia berperan serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved