Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU besar bidang ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Prof Andy Fefta Wijaya mengatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada pemda. Ia mengatakan saat ini pemerintah justru melakukan pemborosan dengan jumlah kabinet yang gemuk. Pasalnya, ada 48 menteri dan 56 wakil menteri ditambah 5 kepala badan.
"Efisiensi ini tak terlepas bagaimana di awal menentukan 48 kementerian sehingga menambah 22 kementerian. Ditambah wakil menteri dan menteri ada 108," tegas Andy Fefta Wijaya usai fokus grup diskusi di Universitas Brawijaya, Selasa (11/2).
Dalam satu kementerian saja, lanjutnya, membutuhkan menteri, wakil menteri, sekjen, dirjen, direktur, dan staf ahli. Semua pejabat itu perlu anggaran sangat besar. Apalagi sekarang pemerintah membuka kementerian baru.
"Membuka kementerian baru itu tidak sederhana karena costly. Tetap saja perlu dirjen dan direktur," tandasnya.
Menurut Andy, kondisi kabinet yang gemuk ini terjadi lantaran Presiden Prabowo Subianto lebih mengedepankan politik ketimbang melakukan pendekatan efisiensi yang tepat.
"Dari awal politik jadi panglima dalam pembentukan kabinet sangat terlihat, sehingga implikasinya terlihat sekarang," tuturnya.
Kendati demikian, Andy memberikan solusi. Caranya, kementerian dan lembaga bisa lebih efisien lagi dengan menentukan pejabat sesuai kebutuhan.
"Walaupun kementeriannya bertambah, ada solusi. Asalkan dirjen dan direktur tidak bertambah. Itu bisa dilakukan sehingga menjadi efisiensi," ucapnya.
Andy mengungkapkan kebijakan efisiensi yang dipukul rata mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah (pemda), tidak begitu optimal. Hal itu kata dia, akan memengaruhi pelayanan publik.
"Saya khawatir kebijakan pukul rata berdampak ada pelayanan publik tidak tersampaikan," imbuhnya. (H-3)
Setiap kementerian maupun lembaga negara memiliki kekhususan dan kekuatan masing-masing dalam menjalankan fungsinya.
PRESIDEN Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tidak menghiraukan tudingan mengenai kabinet gemuk yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih.
Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.
Dia menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk soal waktu perombakan kabinet menjadi ranah Kepala Negara
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan masuk dalam 100 hari, Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menyoroti soal kabinet Prabowo-Gibran gemuk dinilai menyedot anggaran negara.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved