Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum (Waketum) Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan Golkar siap jika jumlah komisi di DPR RI bertambah.
“Kita siapkan aja. Kita kan alternatif, mau 11 komisi kita siap, mau 12 komisi siap, mau 13 komisi siap, mau 14 komisi siap. Pokoknya kita siapkan sampai 15 komisi pun kita siap,” papar Adies di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10).
Terkait alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI, Adies menuturkan rencananya pada saat rapat paripurna minggu depan akan ada pembentukan komisi.
Baca juga : Golkar Persilahkan Parpol di Luar Koalisi Prabowo-Gibran Bergabung
“Ya doain aja Insya Allah Selasa (15/10) pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi, Insya Allah,” ujarnya.
Adies menyebut jika nomenklatur pemerintahan sudah diketahui, maka jumlah komisi akan ketahuan jumlahnya.
“Ya, mudah-mudahan. Ini kalau di sana finalisasi berarti Insya Allah Selasa sudah bisa,” paparnya.
Baca juga : DPR tak Sepakat Narasi Anggaran Bansos Rp496 Triliun
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan nomenklatur sebagian kementerian untuk kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan diketahui besok, Jumat (11/10).
Dasco menjelaskan tahap finalisasi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau komisi-komisi di DPR RI akan selesai pada Jumat (11/10).
Sementara, komposisi AKD akan secara resmi diumumkan pada 14 Oktober 2024.
"Mungkin sebagian (nomenklatur kementerian) sudah, sebagian belum," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10). (Ykb/M-4)
Fraksi juga dapat menerapkan kebijakan rotasi dan distribusi anggota perempuan agar tidak terkonsentrasi pada bidang-bidang sosial saja.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan pihaknya sudah bersurat ke pimpinan DPR perihal pembahasan revisi UU Pemilu.
DPR telah menetapkan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD) baik komisi dan badan.
DPR RI mengadakan rapat paripurna ke 5 masa persidangan I tahun 2024-2025, untuk menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved