Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI periode 2024-2029 Musthofa mengingatkan fungsi kerja anggota dewan harus mendengarkan dan memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat.
Menurutnya, berbagai tantangan, termasuk isu-isu sosial, ekonomi, dan politik saat ini perlu jadi perhatian anggota DPR RI. Ia menyadari bahwa tantangan ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang efektif.
“Saya ingin menjadi suara bagi masyarakat yang tidak terdengar. Kita perlu bersinergi untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan,” kata Musthofa dalam keterangan yang dierima.
Baca juga : DPR Periode Baru Janji Lunasi Utang ke Rakyat
Musthofa secara resmi dilantik sebagai anggota DPR RI hari ini. Mantan Bupati Kudus itu mengatakan ingin membawa suara rakyat ke dalam forum legislatif dan memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat.
Sebanyak 580 anggota DPR untuk periode 2024-2029 resmi dilantik pada Selasa (1/10). Mereka adalah para calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Pelantikan itu ditetapkan dalam Sidang Paripurna dengan Agenda Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI periode 2024-2029 di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin. (P-5)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved