Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan banyak nama yang merupakan figur profesional untuk disodorkan mengisi kursi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
Ia mengeklaim kabinet zaken yang jajaran menterinya direkrut berdasarkan keahliannya juga bisa datang dari kalangan partai politik (parpol).
"Jangan sampai dipahami bahwa zaken kabinet itu adalah menteri yang harus dari kalangan profesional atau non-parpol karena di parpol itu banyak orang-orang yang profesional," kata Awiek di Jakarta, Kamis (12/9/2024) malam.
Baca juga : Isu 44 Menteri dalam Kabinet Prabowo, DPR Tegaskan Penambahan Tidak Bisa Sembarangan
Namun, dia menyebut bahwa keputusan berada di tangan presiden yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan komposisi kursi kabinet. "Ya, tentu PPP menunggu atensi dari presiden," kata dia.
Menurut dia, tidak sedikit kader parpol yang juga mempunyai keahlian profesional pada suatu bidang tertentu sehingga kapabel untuk mengemban kursi menteri.
"Contohnya misalkan menteri-menteri yang berlatar belakang (parpol) kayak Menpan RB, itu orang partai, Menkum dan HAM itu orang partai, dan banyak lagi yang ber-background parpol, dan ternyata dalam memimpin kementeriannya juga bagus, dan tidak ada persoalan," katanya.
Baca juga : Kabinet Gendut Pemerintah Bisa Terseok di Periode Pertama
Dia lantas berkata, parpol tidak akan sembarangan mengusulkan orang sebagai calon menteri, tentu dilihat portofolionya.
Dia juga meminta publik tidak mengaitkan latar belakang parpol sebagai faktor penyebab bila ada menteri yang terjerat kasus, sebab hal tersebut bergantung pada kinerja menteri itu sendiri.
"Kita juga memahami bahwa ada menteri-menteri juga yang terkena kasus hukum, tetapi sekali lagi itu bukan gara-gara menterinya berasal dari partai ataupun tidak berasal dari partai. Semuanya tergantung dari kinerja yang dilakukan selama menjabat sebagai pembantunya presiden," tuturnya.
Untuk itu, dia menepis anggapan bahwa kabinet zaken harus selalu identik diisi dari kalangan profesional nonparpol.
"Zaken kabinet itu adalah seorang menteri, anggota kabinet yang bisa profesional dalam bidangnya. Tidak melihat latar belakangnya apakah karena dia itu latar belakang parpol atau latar belakang nonparpol," ujarnya. (Ant/P-3)
Hal itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatussadiyah. Dia menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.
Prabowo tiba di lokasi pada pukul 10.51 WIB. Prabowo tampak menggunakan baju safari berwarna coklat muda.
Anggota Badan Pengkajian MPR-RI itu melanjutkan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas beragam suku bangsa.
Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, masyarakat telah menikmati infrastruktur jalan yang mulus dan bagus dari kota hingga ke kampung dan desa-desa.
WWF Indonesia memuji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai membawa semangat baru dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Prabowo memilih beberapa orang bermasalah hukum untuk masuk ke dalam kabinetnya, hal itu menandakan bahwa tidak ada komitmen awal pemerintahaannya terhadap penegakan hukum.
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved