Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KABINET pemerintahan Prabowo-Gibran yang diprediksi berjumlah banyak merupakan dampak dan konsekuensi koalisi besar yang dipilih sejak awal. Pakar politik UMY Ridho Al Hamdi mengatakan jumlah tersebut juga berkemungkinan akan membuat pemerintah terseok-seok untuk mencapai target pada periode pertama.
"Ini dampak dari koalisi besar jadi harus ada risiko dari presiden terpilih untuk mengakomodir bukan hanya dari parpol tapi dari tim sekoci yang kecil untuk mendapatkan posisi. Jadi perlu disiapkan ruang itu," ujarnya, Selasa (10/9).
Pada setahun ke depan efektivitas pemerintahan yang baru juga kemungkinan akan lambat sebab masih terdampak dari pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti pembangunan IKN.
Baca juga : Surya Paloh Tak Permasalahkan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
"Setahun ke depan masih dampak pemerintahan Jokowi karena anggaran negara semakin menurun dampak dari banyak hal IKN, belum makan siang gratis dan jumlah kementerian membengkak maka akan berdampak pada daya belanja pemerintah. Bisa jadi di periode pertama tidak begitu efektif karena anggaran itu harus didistribusikan ke banyak kementerian dan itu harus diterima konsekuensinya pada tahap berikutnya," paparnya.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin meyakini jumlah kabinet bertambah setelah dilakukan revisi UU tentang Kementerian Negara.
"Mungkin saja bertambah jumlah dan komposisinya karena kita tahu saat ini, katakanlah dari partai yang lolos di Senayan 7 berkoalisi ditambah lagi partai yang non-parlemen mengusung Prabowo Gibran. Dan kemungkinan di awal ini PDIP di luar pemerintahan," terangnya.
Baca juga : Isu Reshuffle di IKN, Istana : Jabatan Kosong di Kabinet Diisi Pelaksana Tugas atau Pejabat Definitif
Dari koalisi gendut tersebut maka pasti terjadi pembagian kekuasaan. Dalam politik hal tersebut biasa terjadi dan kemungkinan 37-40 kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo-Gibran.
"Senang atau tidak senang karena power sharing karena koalisi tentu harus diberi atau diganjar kursi menteri. Dalam politik itu hal biasa mendapatkan jatah menteri. Itu umum karena koalisinya besar dan gemuk kemungkinan besar jumlah menterinya akan bertambah. Itu adalah hak prerogatif presiden bisa saja komposisi pemerintahan bertambah," ungkapnya.
Namun di sisi lain sambung Ujang, pemerintah juga harus mengakomodasi dari kalangan profesional dan ahli untuk bisa masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Hal tersebut dibutuhkan di tengah semakin kompleksitasnya kebutuhan dalam pembangunan.
"Kemungkinan besar saya lihat bisa bertambah gendut kabinet itu. Sesuai kebutuhan Prabowo saja ke depan," tukasnya. (Sru/M-4)
Penjualan Foto Pigura Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran Melonjak
Suksesi kepemimpinan bangsa melalui Pilres 2024 menjadi gerbang bagi ikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi, hukum, undang-undang, serta penegakan hukum
Panggung Budaya Sabtu Biru Ceria ini merupakan puncak dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh para relawan RUMI untuk mendukung Prabowo-Gibran
TKD Jabar menargetkan perolehan suara untuk Prabowo-Gibran di pilpres mendatang sebesar 60%
TKD Prabowo-Gibran telah mengkordinasikan strategi tersebut kepada seluruh pendukung yang siap menangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 mendatang.
RPGM terus menyasar kantong-kantong pemilih terbesar. Di Jawa Barat, mereka meggelar kegiatan bertajuk 'RPGM Grebek Desa'
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
PERDANA Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pemerintahan darurat dan kabinet perang sebagai persiapan untuk melakukan invasi darat ke Gaza, Palestina.
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky berencana merombak kepemimpinan militer dan politik Ukraina.
Kabinet baru yang dibentuk Perdana Menteri Mohammad Mustafa berupaya merumuskan visi untuk menyatukan kembali lembaga-lembaga tersebut, termasuk memikul tanggung jawab atas Gaza.
Setelah kecelakaan helikopter yang melibatkan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan anggota senior pemerintahnya, kabinet Iran mengadakan sesi darurat, Minggu (19/5).
Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan susunan kabinet barunya menyusul kemenangan telak Partai Buruh dalam pemilu Inggris.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved