Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait alasan memilih Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Menurutnya meski tinggal 1,5 bulan, penting adanya menteri definitif untuk membuat keputusan.
Baca juga : Pengamat: Gus Ipul Hanya Tinggal Tuntaskan Program Bansos
"Ya skala pekerjaan. Skala pekerjaan di Kementerian Sosial ini besar sekali dan menyangkut masyarakat yang ada di bawah. Kalau tidak dipegang khusus oleh definitif akan beda keputusannya," kata Jokowi usai memberi pengarahan kepada TNI dan Polri di IKN, Kamis (12/9).
Pemilihan sosok Gus Ipul, utamanya karena dia sudah memiliki pengalaman di kementerian, yaitu menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2004–2007.
"Gus Saifullah Yusuf 'kan pernah menjadi menteri. Saya kira memudahkan untuk (pengambil keputusan), meskipun tinggal hanya 1,5 bulan tapi itu penting," kata Jokowi. (Try/M-4)
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI JK dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh YBS, 10.
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SR terbanyak se-Indonesia. Dari 166 titik SR yang diresmikan, 26 di antaranya adalah SR yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved