Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan tidak mudah bagi Partai Demokrat selama 10 tahun berada di luar pemerintahan. Menurut SBY, itu terjadi karena ada pihak yang yang menginginkan Demokrat di dalam pemerintahan.
"Dalam kehidupan demokrasi yang belum matang benar, nasib partai yang ada di luar pemerintahan, sebutlah oposisi, juga tidak selalu mudah. Tanpa saya elaborasi, semua mengetahui dan merasakan tidak mudahnya itu," kata SBY dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
SBY tidak menyebut pihak mana yang membuat Demokrat harus menjadi oposisi selama 10 tahun.
Baca juga : PDIP Pastikan Pemerintahan Berjalan Efektif, Mau Jadi Oposisi?
"Ten years menjadi partai di luar pemerintahan, karena memang ada pihak yang tidak menginginkan Partai Demokrat berada di pemerintahan, tidaklah mudah," ujar Presiden keenam RI itu.
Ia menambahkan, Demokrat ingin berperan untuk rakyat. Namun, jalan yang harus dilalui juga tak mulus.
"Kami ingin do something untuk rakyat kita, jalannya juga tidak mudah," ucap SBY. (Fah/P-3)
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti.
SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto soal pilkada lewat DPRD menuai sorotan.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
PARTAI Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved