Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ISU keretakan antara Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang saat ini berhembus adalah upaya adu domba untuk mengganggu jalannya keberlanjutan pemerintahan. Politik adu domba seperti itu sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita.
"Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak adalah upaya menganggu agenda keberlanjutan pemerintahan," kata Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro, Senin (26/8/2024), melalui keterangan yang diterima.
Isu yang berhembus di lapangan, kata Juri, yaitu mengadu domba antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan merangkai berbagai informasi, peristiwa dan kejadian yang terjadi belakangan ini, kemudian meng-gotakgatuk-an seolah-olah ada kaitannya dan menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan.
Baca juga : Badan Penerimaan Negara tidak akan Terbentuk Tahun Depan
Juri menjelaskan bahwa fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah meletakan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.
Menurut Juri, Presiden Joko Widodo memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Presiden Terpilih memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya.
Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit diterima.
"Di mana letak keretakannya? Itulah yang menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor bahkan upaya politik yang bertujuan mengadu domba dia dengan Presiden Joko Widodo," kata Juri.
Politik adu domba itu merupakan politik usang sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. "Jadi berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa," tegas Juri. (Try/P-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
INDONESIA dan pemerintah Inggris meluncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London, Inggris, Senin (19/1) waktu setempat.
Menurut Sahroni, pertemuan itu tidak masalah. Namun, yang menjadi masalah ialah pertemuan itu diunggah ke media sosial.
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Jokowi mengatakan Tol Indrapura - Kisaran sepanjang 47,75 Kilometer ini dibangun sejak tahun 2018 dengan nilai investasi Rp 6,32 Triliun. Terdiri dari Seksi 1 Indrapura
Angka itu diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Herindra periodik 2023. Dia menyerahkan berkas itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Jokowi enggan berkomentar banyak apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto rutin berkoordinasi. Khususnya terkait penyusunan kabinet yang baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved