Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
ISU keretakan antara Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang saat ini berhembus adalah upaya adu domba untuk mengganggu jalannya keberlanjutan pemerintahan. Politik adu domba seperti itu sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita.
"Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak adalah upaya menganggu agenda keberlanjutan pemerintahan," kata Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro, Senin (26/8/2024), melalui keterangan yang diterima.
Isu yang berhembus di lapangan, kata Juri, yaitu mengadu domba antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan merangkai berbagai informasi, peristiwa dan kejadian yang terjadi belakangan ini, kemudian meng-gotakgatuk-an seolah-olah ada kaitannya dan menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan.
Baca juga : Badan Penerimaan Negara tidak akan Terbentuk Tahun Depan
Juri menjelaskan bahwa fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah meletakan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.
Menurut Juri, Presiden Joko Widodo memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Presiden Terpilih memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya.
Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit diterima.
"Di mana letak keretakannya? Itulah yang menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor bahkan upaya politik yang bertujuan mengadu domba dia dengan Presiden Joko Widodo," kata Juri.
Politik adu domba itu merupakan politik usang sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. "Jadi berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa," tegas Juri. (Try/P-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi, Adipurna kepada Presiden Republik Peru.
Lima purnawirawan TNI, yaitu Sjafrie Sjamsoeddin, (Alm) Ali Sadikin, Agus Sutomo, Muhammad Herindra, dan Muhammad Yunus Yosfiah.
Prada Lucky, yang baru dua bulan berdinas sebagai prajurit TNI AD, merupakan anak Sersan Mayor (Serma) Kristian Namo, prajurit TNI aktif yang berdinas di Komando Distrik Militer, di NTT.
Dalam situasi seperti itu, lanjut Fahmi, jabatan Wakil Panglima menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan manajemen strategis.
Menurut Prabowo, saat ini dunia tengah berhadapan dengan ketidakpastian. Perang antarnegara terjadi di mana-mana.
PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan enam komando daerah militer (kodam) baru, Minggu (10/8).
Menurut Sahroni, pertemuan itu tidak masalah. Namun, yang menjadi masalah ialah pertemuan itu diunggah ke media sosial.
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Jokowi mengatakan Tol Indrapura - Kisaran sepanjang 47,75 Kilometer ini dibangun sejak tahun 2018 dengan nilai investasi Rp 6,32 Triliun. Terdiri dari Seksi 1 Indrapura
Angka itu diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Herindra periodik 2023. Dia menyerahkan berkas itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Jokowi enggan berkomentar banyak apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto rutin berkoordinasi. Khususnya terkait penyusunan kabinet yang baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved