Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang menanggapi terkait kabar mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dipanggil oleh Kejaksaan Agung hari ini, Selasa (20/8/2024).
Agus mengaku belum mengetahui soal kabar tersebut. Ia hanya bisa berharap kabar tersebut tidak benar dan berharap Airlangga tidak mengalami proses hukum.
“Kami belum mendengar. Karena kami lagi sibuk Rapimnas dan kami tidak berharap Pak Airlangga Hartarto harus mengalami atau menjalani proses hukum,” ucap Agus di sela acara Rapimnas dan Munas XI Golkar Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).
Baca juga : Kejagung Bantah Airlangga Hartarto Tersangka
Sebelumnya dalam pembukaan Rapimnas, Agus sempat mengapresiasi atas kerja Airlangga Hartarto selama menjabat sebagai Ketum Golkar. Menurutnya, banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Airlangga selama tujuh tahun terakhir.
“Kesempatan ini izinkan saya mewakili seluruh kader Golkar untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Airlangga, atas dedikasi beliau dalam memimpin Golkar dalam tujuh tahun belakangan,” ungkap Agus.
“Saya juga mewakili seluruh kader Golkar se-Indonesia, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau atas berbagai prestasi yang diraih, ditorehkan di Partai Golkar selama kepemimpinan beliau, terutama dalam menjaga dan mengawal pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Ma’ruf Amin,” ucapnya. (Dis/P-3)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved