Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikabarkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya periode 2021-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar tersebut.
"Soal itu pun kami belum ada informasi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada Medcom.id, hari ini.
Selain itu, beredar pula informasi bahwa Airlangga Hartarto dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa, 13 Agustus 2024. Korps Adhyaksa juga belum membenarkan informasi tersebut. "Kalau ada informasi soal itu kita sampaikan ya terima kasih," ujar Harli
Baca juga : Isu Munaslub Golkar Dinilai tak Untungkan Ganjar, Prabowo, ataupun Anies
Kabar penetapan tersangka ini muncul setelah Airlangga mundur dari kursi kepemimpinan Partai Golkar. Mundurnya Airlangga disebut-sebut akibat terjerat kasus korupsi minyak goreng yang merugikan negara hingga Rp6,47 triliun itu.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto diperiksa Kejagung dalam pengusutan kasus ini pada Senin, 24 Juli 2023. Bahkan, Airlangga berpotensi diperiksa kembali.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengaku akan mendalami 46 jawaban yang disampaikan Airlangga dalam pemeriksaan itu. Kuntadi menyebut pihaknya akan mencocokkan keterangan Airlangga dengan keterangan dari saksi lain.
Baca juga : Airlangga Mundur, Ahmad Doli: Golkar Tetap Siap Hadapi Pilkada 2024
"Apakah ini sudah cukup atau belum, tentu saja pemeriksaan ini kami lakukan evaluasi dan pendalaman dikaitkan dengan keterangan yang lain, nanti akan kami sikapi," terang Kuntadi, yang dikutip, Rabu, 26 Juli 2023.
Kuntadi menerangkan pemeriksaan terhadap Airlangga masih dalam tahap penyidikan awal. Sehingga Kejagung belum bisa secara detail menjelaskan lebih jauh terkait dugaan keterlibatan Airlangga dalam kasus korupsi izin ekspor CPO yang merugikan negara Rp6,47 triliun.
"Apakah ini tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana? Justru ini mendalami tindak pidana yang telah terbukti sebelumnya. Kita dalam rangka untuk mengembangkan," tegas dia. (Yon/P-2)
Seperti apa sebenarnya drama pengunduran diri Airlangga? Seperti apa pula kelanjutan jalan ceritanya? Ikuti pembahasannya di Ordal, Obrolan Mendalam dari Orang-orang Dalam.
Konsolidasi yang dihadiri ribuan kader kawasan Bandung Raya ini, dianggap sebagai langkah strategis Airlangga Hartarto dalam mempersiapkan Partai Golkar menghadapi Pemilihan Umum 2024.
Pelabuhan Patimban menjadi penyeimbang bagi Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini masih menjadi pelabuhan utama.
Pemerintah resmi izinkan gelaran Liga 2 digelar di luar Pulau Jawa. Protokol kesehatan yang ketat menjadi perhatian untuk diterapkan agar kompetisi bisa berlangsung aman.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Kamis (11/7) sore di DPP Partai Golkar.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menjelaskan bahwa semua wakil ketua umum Golkar punya kesempatan untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) sementara Ketua Umum Golkar.
Airlangga Hartarto masih melekat jabatan sebagai ketua umum. Pengunduran diri Airlangga akan dilegitimasi dengan rapat pleno.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menargetkan dalam dua hari ke depan, yaitu pada 13 Agustus 2024, akan melaksanakan rapat pleno untuk menentukan Plt Ketua Umum Golkar.
Pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan bahwa Airlangga terpilih menjadi ketua umum pada saat Setnov berurusan dengan permasalahan hukum.
Pengusaha Jusuf Hamka atau Babah Alun mengundurkan diri dari Partai Golkar. Tak hanya itu, Babah Alun juga mundur dari pencalonan sebagai calon wakil gubernur Jakarta maupun Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved