Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TAHAPAN Pemilu Serentak 2024 yang meliputi pilpres dan pileg hampir rampung setelah pada Senin (19/8) lalu seluruh sengketa hasil di Mahkamah Konsitusi (MK) dinyatakan selesai. Berikutnya, KPU hanya tinggal menggelar acara pelantikan bagi anggota DPR, DPD, dan presiden-wakil pesiden terpilih hasil pemilu lalu.
Di akhir tahapan yang hampir berakhir itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengucapkan permohonan maaf. Hal itu disampaikannya saat acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Selasa (20/8).
Afifuddin menyadari, setiap penyelenggaraan pemilu memliki tantangan, aktor, dan penyelenggara yang berbeda-beda. Ia menegaskan, jajarannya hanya manusia biasa.
Baca juga : Puji Kinerja KPU, Jokowi Naikkan Tunjangan Insentif Hingga 50%
"Dalam kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan kami memohon maaf jika dalam gelaran pemilu serentak kemarin ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang dianggap kurang maksimal," katanya.
Menurut Afifuddin, pihaknya berpedoman pada prinsip mempertahankan praktik pelaksanaan pemilu baik yang sudah ada seraya menginovasikan hal-hal baik lain pada kontestasi yang ada di masa datang, termasuk pada Pilkada 2024 yang tahapannya sudah berjalan.
Konsolidasi nasional mengenai kesiapan Pilkada 2024, sambungnya, digelar untuk menyiapkan seluruh jajaran KPU seindonesia menghadapi pilkada yang hari pencoblosannya jatuh pada 27 November mendatang. Afifuddin menyebut, kegiatan itu dihadiri oleh 3.743 peserta.
"Kami berdoa agar semua proses tahapan Pilkada 2024 berjalan dengan baik," pungkasnya. (Tri)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved