Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Sekretaris Negara Pratikno mengatakan para mantan presiden RI akan diundang untuk hadir di upacara detik-detik Proklamasi di Ibu Kota Negara, Nusantara (IKN). Namun sampai saat ini, proses undangan masih akan segera dikirim oleh Istana.
"Undangan, jadi mantan presiden akan diundang untuk hadir di upacara detik-detik proklamasi di IKN. Sedangkan mantan wapres itu diundang hadir di Istana Merdeka, Jakarta. Kami belum anu ya, karena proses undangan masih akan segera dikirim, kami akan cek lagi," kata Pratikno, Selasa (6/8/2024), di Kantor Sekretariat Negara, saat ditanyakan soal konfirmasi dari Presiden ke-5 RI Megawati dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri disebut belum menerima undangan dari pemerintah untuk pelaksaan upacara hari kemerdekaan 17 Agustus nanti.
Baca juga : Mensesneg Akui Anggaran HUT ke-79 RI Membengkak
Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menyampaikan kabar ini saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (2/8). "Setahu saya belum ada menerima surat," ujar Chico.
Chico juga menyampaikan belum ada rencana Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut untuk berkegiatan di hari itu. "Itu juga belum ada rencana," ungkapnya.
Selain itu kemungkinan Megawati tidak hadir dalam perhelatan kemerdekaan kali ini. Namun Chico tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran itu. (Try/P-3)
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Plasa Seremoni, Nusantara, Minggu (17/8).
Renungan Suci merupakan salah satu agenda utama sebelum upacara tanggal 17. Pembaca naskah adalah Kepala Otorita IKN.
OTORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan akan menggelar upacara dan berbagai kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) .
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Menurutnya, format baru itu membuat mesin partai lebih profesional sekaligus memastikan setiap kader fokus pada tanggung jawab organisasinya.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, menegaskan pentingnya membentuk generasi muda yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Generasi muda harus siap berkorban untuk negara.
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved