Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
WACANA soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di Pilkada DKI Jakarta semakin mengemuka. KIM Plus merupakan gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ditambah berbagai partai lain. Rencananya, KIM plus akan mengusung Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, menilai jika KIM plus mengarah agar RK sebagai calon tunggal melawan kotak kosong dan membuat warga DKI Jakarta dipaksa tidak punya pilihan.
“Ini sama dengan memperkosa hak pilih warga Jakarta yang hanya disodorkan satu pilihan yang akan memimpin Jakarta, tidak ada alternatif pilihan. Kalau tidak suka silakan pilih kotak kosong. Memilih kotak kosong bukann suatu pilihan. Itu sama saja maknanya golput,” kata Lili kepada Media Indonesia, Selasa (6/8).
Baca juga : Wacana KIM Plus di Jakarta Sebagai Upaya Memperkuat Koalisi
“Pilgub dengan calon tunggal sama dengan membonsai proses demokratisasi Pilgub Jakarta,” tuturnya.
Dalam proses demokrasi, kata Lili, semestinya ada kompetisi sebagai syarat utama dari demokrasi. Dengan hanya ada satu calon, Lili menyebut kompetisi tidak terjadi. Dia menyebut melawan kotak kosong tidak aple to aple karena kotak kosong tidak melakukan kampanye.
“Pilgub dengan calon tunggal juga meniadakan pendidikan politik bagi warga. Padahal fungsi pilkada, salah satunya, memberikan pendidikan politik bagaimana warga disodorkan tawaran program memajukan daerah dan pilihan politik terhadap beragam calon yang berkompetisi.”
Lili berharap partai-partai di luar koalisi KIM tidak memiliki keinginan untuk terbentuknya calon tunggal. “Jika itu terjadi, Jakarta sebagai barometer demokrasi nasional, mengalami kemunduran. Quo vadis Pilgub DKI? Quo vadis partai-partai politik?,” tandas Lili. (J-2)
Gagasan koalisi permanen dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika bersilaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus
koalisi permanen yang terdiri atas gabungan partai politik pendukung pemerintah, dinilai lebih cocok diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer.
Koalisi permanen untuk KIM Plus diklaim untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, bukan karena aturan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden
Surya Paloh menilai koalisi permanen yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan usulan yang baik dan patut untuk dipertimbangkan.
Said Abdullah mengatakan bahwa partai tersebut menghormati gagasan Presiden Prabowo Subianto soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi koalisi permanen.
WAKIL Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Prabowo Subianto akan maju kembali di Pilpres 2029.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
TINGKAT partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang berlangsung pada Sabtu (19/4) hanya 56%.
Masyarakat Peduli Banjarbaru (MPB) mendeklarasikan melawan kotak kosong dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang akan digelar Sabtu (19/4).
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
EFISIENSI anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengancam penyelenggaraan Pilkada ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hal itu mengakibatkan pemilih tidak memiliki alternatif, mengingat Pilkada Kota Banjarbaru hanya diikuti dua pasangan calon, yang satu di antaranya telah didiskualifikasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved