Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, membantah penyewaan kendaraan mewah seperti Toyota Alphard seharga Rp25 juta per hari untuk mobilisasi tamu VVIP menghadiri upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, Kalimantan Timur. Justru mengingat akses infrastruktur sangat terbatas, kendaraan yang akan disewa berupa bus.
"oh iya itu kan pasar lokal (harga sewa Alphard Rp 25 Juta/ hari). Bukan kita. Kita besok tidak akan menggunakan itu. Kita akan menggunakan bus," kata Pratikno, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, hari ini.
Alasannya dia jabarkan, untuk perhelatan acara Upacara Kemerdekaan 17 Agustus, kapasitas dan infrastruktur di IKN sangat terbatas. Selain itu, jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas.
Baca juga : Sewa 1000 Mobil ke IKN Terlalu Ambisius dan Menghamburkan Uang Rakyat
Tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN belum jadi. Tol dan bandara diperkirakan jadi di akhir Agustus, awal September.
"Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik Proklamasi di IKN, kita masih menghadapi kendala itu, prasarana transporasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil. Tantangannya karena terbatas makanya kita menggunakan bus. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara," kata Pratikno.
Anggaran untuk sewa menyewa armada transportasi dibenarkan oleh Pratikno memang dibiayai negara. "Kalau penyelenggaraan upacara memang dibiayai negara ya. Tidak ada masalah. Setiap tahun juga begitu," kata Pratikno.
Meski begitu, dia mengaku tidak hapal besaran jumlah armada dan total anggarannya. "Waduh nggak tahu saya, nggak hapal. 'kan ada juga keterbatasan infrastruktur yang ada di sana. Kita harus menyediakan banyak bus. Itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat di Kaltim, pemda, pemkab, dengan kapolda, dan pangdam berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik Proklamasi itu bisa tercukupi," kata Pratikno. (P-2)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved