Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah menjadi sorotan tajam.
Salah satu aspek yang paling mencolok adalah keputusan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menyewa 1.000 unit mobil bagi tamu negara dan very very important person (VVIP).
Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai langkah ini mengundang banyak kritikan, baik dari kalangan masyarakat maupun pengamat ekonomi, yang menilai bahwa perayaan tersebut terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara.
Kebijakan Penyewaan Mobil yang Kontroversial
Penyewaan 1.000 unit mobil dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, bukanlah langkah yang bijak dalam konteks ekonomi saat ini.
Pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP ini dianggap tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara yang sedang berjuang pulih dari dampak pandemi COVID-19. Setiap unit mobil membutuhkan biaya pengiriman sebesar Rp13 juta, yang menambah beban biaya penyewaan mobil tersebut.
"Harga sewa mobil yang melonjak hingga 100 persen dari harga normal menunjukkan adanya inflasi biaya yang tidak terkendali," kata Achmad, hari ini.
Toyota Fortuner, misalnya, yang biasanya disewa dengan harga Rp2,5 juta per hari kini mencapai Rp5 juta per hari.
Sementara Toyota Alphard yang biasa disewa Rp7 juta per hari melonjak menjadi Rp25 juta per hari. Lonjakan harga ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan unit mobil, yang seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui perencanaan yang lebih matang.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Dia menilai keputusan ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam situasi di mana banyak warga masih berjuang untuk pulih dari kesulitan ekonomi akibat pandemi, rakyat kebingung cari nafkah karena kehilangan pekerjaan, pengeluaran sebesar ini untuk acara seremonial dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pemborosan.
Perayaan HUT ke-79 RI di IKN seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen pemerintah terhadap pemulihan ekonomi rakyat.
"Alih-alih menghamburkan uang untuk fasilitas mewah bagi tamu VVIP, dana tersebut bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal, atau peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan," kata Achmad.
Konsekuensi Jangka Panjang
Keputusan seperti ini juga berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat pemerintah mengeluarkan dana besar untuk hal-hal yang dianggap tidak mendesak, kepercayaan terhadap kebijakan dan kepemimpinan pemerintah bisa menurun.
"Ini bisa mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di masa depan," kata Achmad.
Selain itu, inflasi biaya sewa mobil yang terjadi akibat permintaan tinggi dari pemerintah bisa mempengaruhi harga sewa mobil di pasar lokal dalam jangka panjang. Ini dapat membebani masyarakat lokal yang membutuhkan layanan sewa mobil untuk keperluan sehari-hari atau bisnis.
Perayaan HUT ke-79 RI di IKN dengan penyewaan 1.000 unit mobil untuk tamu VVIP adalah langkah yang terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara.
Dalam situasi ekonomi yang masih rentan, kebijakan ini menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
Sebagai alternatif, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih bijak dan efisien, seperti optimalisasi fasilitas lokal, fokus pada kesederhanaan, dan penggunaan transportasi publik.
"Dengan begitu, perayaan HUT RI bisa tetap meriah tanpa harus membebani anggaran negara dan masyarakat," kata Achmad. (P-2)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved