Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang menyatakan siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah. Keputusan tersebut adalah keputusan yang sangat independen dan mandiri. Bahkan, sebelum memutuskan, PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli.
"Muhammadiyah selalu berhati-hati dalam membuat keputusan. Apalagi isu tambang ini menyita perhatian publik. Tetapi biasanya, kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab," ujar Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7) dia menilai Muhammadiyah sangat wajar menerima konsesi tambang. Muhammadiyah adalah ormas keagamaan yang ikut berjuang untuk bangsa ini sejak masa penjajahan. Pengalamannya dalam melayani umat tidak perlu diragukan. Terdapat ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit, ratusan atau bahkan ribuan masjid, ada ratusan baitul mal, ada MDMC, lazis Muhammadiyah, dan amal usaha lain yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga : Penerimaan Konsesi Tambang Dikhawatirkan Repotkan Muhammadiyah
"Agak aneh kalau ada orang yang meragukan kemampuan Muhammadiyah. Dengan jumlah perguruan tinggi yang begitu banyak, Muhammadiyah memiliki para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Mereka banyak juga yang berlatar belakang pendidikan luar negeri".
Menurutnya jika Muhammadiyah dipercaya mengelola tambang, maka yang mengelola adalah persyarikatan bukan individu untuk kepentingan perseorangan. Kemaslahatan yang akan diperoleh pasti untuk umat dan masyarakat.
"Saya ini kader Muhammadiyah. Saya paham betul bagaimana aturan mengelola amal usaha di Muhammadiyah. Pimpinan sekalipun tidak bisa intervensi atas kebijakan pengelolaan yang sudah dibakukan. Semua pengelola harus taat pada aturan dan ketetapan Muhammadiyah. Itulah faktor utama mengapa amal usaha Muhammadiyah tumbuh dan berkembang hingga saat ini".
Kesempatan yang diberikan kepada Muhammadiyah sambungnya juga sebagai sikap yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, Muhammadiyah berjanji akan mengembalikan amanah tersebut jika dinilai mendatangkan kemudaratan. Muhammadiyah pasti akan menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
"Saya lihat, banyak orang yang mengkritik. Bahkan ada juga politisi yang ikut komentar. Sayangnya, komentarnya jauh dari semangat berkemajuan. Bahkan, mungkin tidak paham secara utuh pikiran dan gerakan sosial Muhammadiyah," tukasnya. (Sru/Z-7)
Kementerian ESDM menetapkan aturan perpanjangan IUPK 2024 yang mewajibkan ketersediaan cadangan tambang serta pemenuhan enam kriteria pentingĀ sesuai dengan PP Nomor 25 Tahun 2024.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat
Adanya aktivitas pertambangan di pulau kecil di Raja Ampat, berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang nikel Raja Ampat.
PENGAMAT kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengomentari keputusan pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.
ASOSIASI Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menjadi momentum perbaikan koordinasi antar lembaga pemerintah.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukurĀ di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat Islam, termasuk PBNU, Muhammadiyah, dan MUI, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
BANK Syariah Indonesia mempermudah layanan pembayaran iuran 16 juta anggota Muhammadiyah yang saat ini bisa diakses melalui superapps BYOND by BSI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved