Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang menyatakan siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah. Keputusan tersebut adalah keputusan yang sangat independen dan mandiri. Bahkan, sebelum memutuskan, PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli.
"Muhammadiyah selalu berhati-hati dalam membuat keputusan. Apalagi isu tambang ini menyita perhatian publik. Tetapi biasanya, kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab," ujar Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay
Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7) dia menilai Muhammadiyah sangat wajar menerima konsesi tambang. Muhammadiyah adalah ormas keagamaan yang ikut berjuang untuk bangsa ini sejak masa penjajahan. Pengalamannya dalam melayani umat tidak perlu diragukan. Terdapat ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit, ratusan atau bahkan ribuan masjid, ada ratusan baitul mal, ada MDMC, lazis Muhammadiyah, dan amal usaha lain yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga : Penerimaan Konsesi Tambang Dikhawatirkan Repotkan Muhammadiyah
"Agak aneh kalau ada orang yang meragukan kemampuan Muhammadiyah. Dengan jumlah perguruan tinggi yang begitu banyak, Muhammadiyah memiliki para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Mereka banyak juga yang berlatar belakang pendidikan luar negeri".
Menurutnya jika Muhammadiyah dipercaya mengelola tambang, maka yang mengelola adalah persyarikatan bukan individu untuk kepentingan perseorangan. Kemaslahatan yang akan diperoleh pasti untuk umat dan masyarakat.
"Saya ini kader Muhammadiyah. Saya paham betul bagaimana aturan mengelola amal usaha di Muhammadiyah. Pimpinan sekalipun tidak bisa intervensi atas kebijakan pengelolaan yang sudah dibakukan. Semua pengelola harus taat pada aturan dan ketetapan Muhammadiyah. Itulah faktor utama mengapa amal usaha Muhammadiyah tumbuh dan berkembang hingga saat ini".
Kesempatan yang diberikan kepada Muhammadiyah sambungnya juga sebagai sikap yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, Muhammadiyah berjanji akan mengembalikan amanah tersebut jika dinilai mendatangkan kemudaratan. Muhammadiyah pasti akan menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
"Saya lihat, banyak orang yang mengkritik. Bahkan ada juga politisi yang ikut komentar. Sayangnya, komentarnya jauh dari semangat berkemajuan. Bahkan, mungkin tidak paham secara utuh pikiran dan gerakan sosial Muhammadiyah," tukasnya. (Sru/Z-7)
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat
Adanya aktivitas pertambangan di pulau kecil di Raja Ampat, berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang nikel Raja Ampat.
PENGAMAT kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengomentari keputusan pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.
ASOSIASI Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus menjadi momentum perbaikan koordinasi antar lembaga pemerintah.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
BAZNAS RI terus memperkuat sinergi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan
PERJALANAN Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional memasuki usianya yang ke-23, tepatnya jatuh pada 4 Juli 2025.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya sikap keterbukaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat ialah Buya Hamka.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar abbas menanggapi terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved