Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEKRETARIS Jenderal Partai Amanat Nasioal (PAN) Eddy Soeparno berharap Muhammadiyah dapat memberikan manfaat kepada umat dalam mengelola tambang setelah resmi menerima tawaran izin pengelolaan dari pemerintah. Ia mengingatkan ihwal sikap kehati-hatian dan profesionalisme dalam mengelola tambang.
"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah," kata Eddy lewat keterangan tertulis, Senin (29/7).
Menurutnya, selama ini usaha pertambangan selalu dikaitkan dengan kerusakan lingkungan maupun emisi karbon. Oleh karena itu, pihaknya menaruh harapan kepada Muhmmadiyah untuk mengelola tambang batu bara secara bertanggung jawab serta patuh terhadap kaidah pelestarian lingkungan.
Baca juga : Tetap Ikuti Putusan Muhammadiyah Terima IUP, Meski Kecewa
Ia menyebut, kebermanfaatan untuk ekonomi umat dapat diraih jika Muhammadiyah mengelola tambang dengan memperhatikan aspek good mining practices, aspek lingkungan, serta aspek kebermanfaatan. Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, Eddy berkomitmen mendampingi Muhammadiyah dalam memastikan mitra yang tepat untuk mengelola tambang.
"Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya," terang Eddy.
Senada dengan itu, ia juga mengharapkan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dapat menjadi role model yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan dan memberi manfaat untuk kesejahteraan umat. (Z-3)
Hal ini tentu jelas-jelas sangat melukai hati rakyat dan warga bangsa di negeri ini.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik wacana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk diubah menjadi kementerian revisi UU Haji yang tengah dibahas di DPR.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
Greenpeace mencatat ada tiga IUP tambahan yang saat ini sedang dalam proses gugatan hukum dan berpotensi aktif kembali apabila gugatan dimenangkan di pengadilan.
Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas.
KOORDINATOR Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai pemerintah Indonesia menunjukkan sikap standar ganda dalam pengelolaan tambang di wilayah pulau-pulau kecil.
PT Gag Nikel berencana untuk memperpanjang izin operasional setelah 2038, seiring melihat potensi cadangan nikel yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat.
MANAJER Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Artha Siagian, mengatakan bahwa tambang di Raja Ampat merupakan gambaran dari sebagian besar pulau-pulau kecil dan pesisir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved