Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan sebaiknya penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg) dipisah saja.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali. Sebab, masyarakat terlalu fokus pada figur atau sosok yang sedang berkontestasi di pilpres.
“Ada beberapa pertimbangan yang dibahas ketika itu. Pertama, benar, saya setuju kita ingin memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat Indonesia, bagi para pemilih, termasuk konstituen yang ada di berbagai daerah atau dapol untuk mengetahui secara serius atau paling tidak punya konsentrasi khusus pada pileg,” kata Agus di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (25/7).
Baca juga : PKS Tidak Khawatir Demokrat Bakal Bermanuver
“Karena jika dilakukan secara serentak, pengalaman selama ini, sudah hampir pasti fokus masyarakat kita semua, atau pasti memberikan panggung, ruang dan perhatian pada pilpres. Itu sudah otomatis akan seperti itu. Karena yang paling mendapatkan spotlight, sorotan, karena kita memilih pemimpin bangsa, presiden,” tambahnya.
Dia juga tidak menginginkan kualitas wakil rakyat yang terpilih bukan berdasarkan kualitas dan rekam jejak. Karena, selama ini, AHY berpendapat banyak anggota legislatif yang dipilih masyarakat secara asal-asalan.
“Seharusnya kita juga memilih wakil rakyat terbaik dari berbagai aspek tentunya. Kita ingin kapasitas yang baik, integritas baik, visi-misi yang jelas. Partai politik ini kan punya kewajiban untuk menyampaikan apa saja visi-misi dan program yang akan diperjuangkan jika kader atau calon dari partai tersebut terpilih menjadi wakil rakyat,” kata dia.
Baca juga : Muncul Wacana Duet Ganjar-AHY di Pilpres 2024, Ini Respons Demokrat
Sebelumnya, munculnya wacana untuk memisahkan penyelenggaraan pilpres dan pileg itu berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu mengusulkan pileg dan pilpres dipisah agar partai politik memiliki persiapan menghadapi pemilu.
"Supaya kita persiapannya juga jelas gitu loh, pasukan ini di pilpres ini bagaimana seorang pasukan harus bertempur untuk memenangkan dirinya dan harus memenangkan pimpinannya, coba gimana caranya," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Wakil Ketua MPR itu mengatakan Pemilu 2024 yang dilakukan serentak membuat masyarakat fokus pada pilpres. Hal itu membuat masyarakat tak membahas visi dan misi calon legislatif (caleg). (Z-6)
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Dukungan tersebut sejalan dengan pandangan AHY mengenai perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama di kalangan pemuda.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Semua pembangunan, baik di Jawa maupun luar Jawa, selalu berawal dari satu hal, lahan. Kalau status lahan tidak jelas, tidak akan ada yang berani membangun.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan memberikan komentarnya terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti posisi ekonomi Indonesia yang masih tertinggal jauh dari negara-negara maju.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved