Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DI balik kemegahan dan kekuatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) sebagai lembaga penegak hukum utama, terdapat sejumlah tokoh yang telah memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk dan memperkuat institusi ini.
Dari masa-masa awal kemerdekaan hingga era modern, para pemimpin dan profesional yang berperan di Kejagung telah menyumbangkan dedikasi, keahlian, dan visi mereka untuk memastikan bahwa Kejagung tetap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Baca juga : Kendala dan Tantangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia
R Soeprapto (Historia)
R Soeprapto: Pelopor dalam Era Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan Indonesia, R Soeprapto dalam masa jabatannya 1952-1958 muncul sebagai tokoh sentral dalam Kejagung. Dikenal sebagai "Jaksa Agung Revolusioner", Soeprapto memainkan peran krusial dalam membangun kembali kewibawaan Kejagung yang sempat terguncang pasca-kemerdekaan. Dalam periode yang penuh tantangan ini, kepemimpinan Soeprapto membantu membentuk fondasi awal institusi, memerangi korupsi, dan memastikan bahwa Kejagung dapat berdiri kokoh di tengah perubahan sosial dan politik yang cepat.
Ali Said (Wikipedia)
Baca juga : Yuk Kenali Organisasi Kejaksaan
Di masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, Ali Said memimpin Kejagung dengan penuh kebijaksanaan. Periode kepemimpinannya (1966-1970) ditandai dengan pembenahan internal yang penting, mengatasi tantangan-tantangan besar yang muncul selama perubahan politik. Kepemimpinan Ali Said memastikan stabilitas institusi dan memfasilitasi adaptasi Kejagung terhadap lingkungan politik yang berubah, sehingga memperkuat perannya sebagai lembaga penegak hukum yang efektif dan kredibel.
Baharuddin Lopa (MI/Agus Mulyawan)
Memasuki awal abad ke-21, Baharuddin Lopa muncul sebagai salah satu reformis paling berpengaruh dalam sejarah Kejagung. Selama masa jabatannya (2004-2007), Lopa memimpin reformasi besar-besaran yang memperkenalkan Kejaksaan Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus). Dengan fokus pada pemberantasan korupsi dan penanganan kasus-kasus besar, Lopa mengubah cara Kejagung beroperasi, mendorong modernisasi, dan memperkuat kapabilitas institusi dalam menghadapi kasus-kasus kompleks.
Baca juga : Hari Bhakti Adhyaksa, Sejarah, Kewenangan, dan Fungsi Kejaksaan di Indonesia
ST Burhanuddin (MI/Susanto)
Kepemimpinan ST Burhanuddin sejak 2019 menandai era penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan masyarakat. Fokusnya pada pemberantasan korupsi di berbagai sektor dan pemulihan keadilan menunjukkan komitmen untuk memastikan Kejagung berfungsi secara optimal dalam konteks hukum yang berkembang. Burhanuddin juga dikenal karena inisiatifnya dalam memperbaiki integritas institusi dan mengatasi tantangan hukum yang kompleks.
Baca juga : Persatuan Jaksa Indonesia Gelar Seminar Potensi Anak dan Tes Sidik Jari Siswa
Di balik kesuksesan Kejagung juga terdapat peran penting para pejabat tinggi, termasuk Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda (JAM), dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung. Mereka memainkan peran strategis dalam menjalankan kebijakan dan memastikan bahwa institusi beroperasi dengan efisien. Keputusan mereka dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program-program pelatihan sangat mempengaruhi efektivitas Kejagung.
Jaksa-jaksa yang berhasil menangani perkara besar, seperti kasus korupsi mega, pelanggaran HAM, atau terorisme, berperan penting dalam memperkuat posisi Kejagung sebagai lembaga penegak hukum. Keahlian dan dedikasi mereka dalam menangani kasus-kasus kompleks menunjukkan kemampuan Kejagung untuk menghadapi tantangan hukum yang berat dan berkontribusi pada pencapaian keadilan.
Pakar hukum dan akademisi yang aktif memberikan masukan kepada Kejagung melalui publikasi dan forum diskusi juga berperan dalam pembentukan arah kebijakan institusi. Pemikiran mereka membantu Kejagung tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan dalam sistem hukum, memberikan kontribusi berharga terhadap pengembangan institusi.
Mantan Jaksa Agung dan pejabat tinggi Kejagung, meskipun sudah purnabakti, tetap memiliki pengaruh melalui saran dan jaringan mereka. Kontribusi mereka terus dihargai dan memberikan dampak positif dalam pengembangan Kejagung serta penanganan masalah-masalah hukum yang kompleks.
Aktivis anti-korupsi, pegiat HAM, dan jurnalis yang aktif mendorong reformasi hukum juga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja Kejagung. Mereka berperan sebagai pengawas dan pendorong reformasi, membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.
Para tokoh ini, melalui kepemimpinan, prestasi, dan kontribusi mereka, telah membentuk dan memperkuat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Warisan mereka tidak hanya terlihat dalam struktur institusi tetapi juga dalam komitmen Kejagung untuk penegakan hukum yang adil dan efektif, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. (Z-3)
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved