Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2024 tercatat sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 3,92.
Skor indeks yang menurun menunjukkan masyarakat yang semakin permisif terhadap korupsi sekaligus meningkat perilaku korupsinya.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan penurunan skor itu tidak terlepas dari kinerja KPK yang cenderung memburuk. Pemerintah pun memastikan akan mengevaluasi Lembaga antirasuah itu.
Baca juga : IPAK 2024 Indonesia Turun, Pakar: Kita Kehilangan Keteladanan dalam Berantas Korupsi
“Kinerja KPK tentu harus dievaluasi,” tegas Rumadi kepada Media Indonesia, Selasa (16/7).
Rumadi mengatakan bukan hanya IPAK yang turun. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia juga merosot.
“Data-data ini memberi gambaran umum bahwa pemberantasan korupsi juga dipengaruhi persepsi banyak kalangan, baik pelaku bisnis maupun masyarakat secara umum,” ucapnya.
Baca juga : Presiden Harus Nyatakan Darurat Korupsi
“Khusus terkait IPK, persepsi para pelaku bisnis misalnya, sangat ikut mempengaruhi,” tambah Rumadi.
Sementara itu, Pakar dan pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah melihat fenomena masyarakat yang makin permisif terhadap korupsi terjadi karena hilangnya keteladanan dalam pemberantasan korupsi.
“Kita kehilangan keteladanan dalam pemberantasan korupsi. Ini dimulai saat operasi pelumpuhan KPK pasca revisi UU KPK,” tuturnya.
“Kini, pemberantasan korupsi kita merosot dari hulu ke hilir, dari penyelidikan perkara hingga vonis. Semua tidak sesuai ekspektasi publik." (Z-11)
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mengukur kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap korupsi melalui dua dimensi: persepsi dan pengalaman.
Sebanyak 30,96% masyarakat Indonesia masih menganggap wajar korupsi kecil-kecilan dalam proses administrasi, berdasarkan data Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat berperan menjadi gerbang pencegahan korupsi, khususnya di bidang politik.
UNTUK kesekian kalinya editorial Media Indonesia menampilkan kemarahan konstruktifnya terhadap performa dan komitmen eliminasi korupsi di Tanah Air.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved